Keuangan.id – 10 Maret 2026 | Beirut – Pemerintah Lebanon mengumumkan langkah diplomatik penting dengan mengusulkan dialog langsung dengan Israel, bertujuan menghentikan serangan berulang terhadap kelompok milisi Hizbullah dan mengurangi krisis kemanusiaan yang melanda negara itu.
Presiden Lebanon Joseph Aoun menyampaikan pada Senin, 9 Maret 2026, bahwa Hizbullah telah “mengkhianati Lebanon” dengan memicu konflik yang menelan ratusan korban sipil. Ia menegaskan bahwa Lebanon akan mengerahkan pasukan militer untuk melucuti senjata Hizbullah, sekaligus menolak segala aktivitas militer atau keamanan kelompok tersebut.
“Pemerintah Lebanon pada tanggal 2 Maret 2026 telah mengambil keputusan yang jelas dan tidak dapat diubah lagi. Kami telah melarang segala aktivitas militer atau keamanan Hizbullah. Kami ingin melaksanakannya dengan tegas,” ujar Aoun, dikutip dari The Strait Times.
Latar Belakang Konflik
Serangan Israel ke wilayah Lebanon sejak awal 2026 menewaskan ratusan warga sipil dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi. Hizbullah, yang memiliki hubungan erat dengan Iran, dianggap oleh Israel sebagai perpanjangan tangan Tehran dalam melawan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan.
Pada 2024, Israel pernah melancarkan operasi besar-besaran yang menewaskan pemimpin tertinggi Hizbullah, Hassan Nasrallah, dan berujung pada gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun, ketegangan kembali memuncak pada 2026 setelah Iran menanggapi pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dengan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel.
Krisis Pengungsi
Menurut Menteri Sosial Lebanon Haneen Sayed, hingga 10 Maret 2026, sekitar 517.000 orang telah terdaftar sebagai pengungsi di platform bantuan pemerintah. Dari jumlah tersebut, 117.228 orang tinggal di 538 tempat penampungan resmi, sementara sisanya mendaftar secara daring melalui moza-relief.com.
Ratusan ribu warga mengungsi ke kamp-kamp seperti Lapangan Martir di pusat kota Beirut setelah serangan udara Israel menargetkan lembaga keuangan non‑profit Al‑Qard Al‑Hasan di Beirut pada 2 Maret 2026.
Langkah Diplomatik dan Tantangan
Dialog yang diusulkan Lebanon mencakup tiga agenda utama:
- Pembekuan operasi militer Israel di wilayah Lebanon hingga ada jaminan keamanan nasional.
- Penarikan senjata dan amunisi milisi Hizbullah di seluruh wilayah Lebanon.
- Penyusunan mekanisme bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi untuk mengatasi kebutuhan pengungsi.
Namun, keberhasilan negosiasi dipertanyakan mengingat posisi Israel yang menuntut pengakhiran total dukungan Hizbullah terhadap Iran dan penghentian semua serangan balasan. Selain itu, tekanan internal dari kelompok pro‑Hizbullah di Lebanon dapat memperumit proses diplomatik.
Pengamat politik menilai bahwa dialog ini merupakan upaya terakhir pemerintah Lebanon untuk mencegah keruntuhan ekonomi dan sosial lebih lanjut. “Jika Lebanon tidak dapat menghentikan aliran senjata, krisis kemanusiaan akan melampaui batas kemampuan negara,” ujar Dr. Rami Khoury, pakar hubungan internasional di Universitas Beirut.
Selain itu, komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, menyatakan dukungan terhadap dialog dan menyerukan gencatan senjata segera. Mereka menekankan pentingnya menghormati kedaulatan Lebanon serta menjamin akses bantuan kemanusiaan tanpa gangguan.
Jika dialog berhasil, diperkirakan dapat menurunkan angka korban jiwa, mengurangi tekanan pada layanan kesehatan yang kini menangani lebih dari 400 tempat penampungan terhubung ke pusat medis, serta membuka jalan bagi rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat serangan udara.
Namun, skenario terburuk tetap mengintai jika negosiasi gagal, yang dapat memicu eskalasi militer lebih luas, memperparah krisis pengungsi, dan menambah beban ekonomi Lebanon yang sudah rapuh.
Lebanon kini berada di persimpangan keputusan strategis: melanjutkan konflik bersenjata yang berlarut‑luruh atau menempuh jalur diplomatik yang berisiko namun menawarkan harapan bagi stabilitas regional.
