Keuangan.id – 21 April 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membentuk Satgas Pertumbuhan Ekonomi melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 pada hari Jumat, 10 April 2026. Penetapan ini diumumkan dalam pidato di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat program-program ekonomi nasional menjelang target Indonesia Emas 2045.
Struktur Kepemimpinan dan Anggota Satgas
Satgas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I. Sebagai pendamping, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk Ketua II. Posisi Wakil Ketua I diisi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sementara Wakil Ketua II dipegang oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani. Wakil Ketua III diisi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.
Tugas Pokok Satgas Pertumbuhan Ekonomi
- Mengkoordinasikan program-program pemerintah yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi.
- Menetapkan langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan.
- Mengadakan rapat koordinasi minimal satu kali dalam dua bulan atau sewaktu‑waktu bila diperlukan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Presiden melalui Ketua I Satgas setiap enam bulan atau sewaktu‑waktu.
Pelaksanaan tugas Satgas didukung oleh anggaran dari APBN masing‑masing kementerian atau lembaga terkait, serta dapat memanfaatkan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang‑undangan.
Fokus Kebijakan dan Proyeksi Pertumbuhan 2026
Dalam konteks global yang dipenuhi ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini didasarkan pada tiga pilar utama: permintaan domestik yang kuat, sektor perbankan yang solid, serta struktur pembiayaan yang sehat.
Airlangga menegaskan bahwa meskipun perang antara Amerika Serikat dan Iran serta risiko di Selat Hormuz dapat mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi, ekonomi Indonesia tetap tangguh. Pencapaian pertumbuhan 5,11 persen pada 2025 menjadi landasan untuk meningkatkan angka tersebut.
Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter
Pemerintah menargetkan penguatan APBN melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, dan pemusatan anggaran pada sektor produktif. Di sisi moneter, koordinasi erat dengan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar dan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Stimulasi daya beli masyarakat juga menjadi prioritas, dengan percepatan penyaluran bantuan pangan, program perlindungan sosial, serta program biodiesel B50 dan pengembangan energi baru terbarukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menahan dampak volatilitas harga energi global.
Kerjasama Internasional Sebagai Penopang Pertumbuhan
Indonesia terus memperluas jejaring perdagangan melalui perjanjian seperti Indonesia‑EU CEPA, Indonesia‑Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia menghasilkan kesepakatan energi, industri, dan investasi yang mendukung diversifikasi risiko serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Kerjasama ini mencakup pengamanan pasokan minyak mentah dan LPG melalui skema pemerintah‑ke‑pemerintah, pengembangan kontrak jangka panjang, serta eksplorasi kerja sama nuklir dan mineral. Di sektor manufaktur, fokus pada hilirisasi sumber daya mineral diharapkan meningkatkan nilai tambah domestik.
Harapan dan Tantangan Kedepan
Satgas Pertumbuhan Ekonomi diharapkan menjadi motor penggerak percepatan program-program strategis, mulai dari infrastruktur, inovasi teknologi, hingga reformasi struktural. Dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto dan dukungan dari para wakil ketua, Satgas akan memantau implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun rekomendasi konkret untuk memastikan target pertumbuhan 5,3 persen tercapai.
Secara keseluruhan, pembentukan Satgas menandai komitmen pemerintah untuk menyalurkan energi reformasi ekonomi secara terkoordinasi, mengoptimalkan sumber daya nasional, dan menyiapkan Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.
