Keuangan.id – 16 Maret 2026 | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau, dalam sebuah klarifikasi resmi, menepis keras tuduhan bahwa aktivisnya terlibat dalam peristiwa pemecahan seragam Kepala Desa (Kades) Hoho Alkaf. Menurut pernyataan tersebut, apa yang terjadi di lapangan jauh berbeda dari narasi yang beredar di media sosial, dan tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah yang dapat merusak reputasi organisasi.
Penjelasan LSM Harimau tentang Insiden
Pada hari Rabu, LSM Harimau mengeluarkan pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa tidak ada anggota atau simpatisan LSM yang melakukan aksi kekerasan atau merusak pakaian resmi Kades Hoho Alkaf. Pihak LSM menambahkan bahwa para aktivis mereka hanya melakukan pendekatan dialog dengan warga desa untuk menanyakan proses seleksi perangkat desa yang dinilai tidak transparan.
“Kami hanya mengajukan pertanyaan mengenai prosedur seleksi ulang perangkat desa. Tidak ada aksi perusakan, apalagi perusakan seragam. Tuduhan tersebut tidak memiliki dasar faktual dan melanggar etika jurnalistik,” ujar Ketua LSM Harimau dalam klarifikasi tersebut.
Fakta di Lapangan Menurut LSM
Berbagai saksi mata di desa Hoho melaporkan bahwa pada saat Kades Alkaf berkunjung ke balai desa, sekelompok warga mengajukan pertanyaan kritis terkait proses seleksi perangkat desa yang sebelumnya diputuskan tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat. Keluhan tersebut kemudian berujung pada diskusi yang cukup panas, namun tidak ada bukti fisik yang menunjukkan adanya kerusuhan atau tindakan perusakan barang pribadi.
Dalam catatan lapangan, LSM mencatat bahwa:
- Para warga mengajukan pertanyaan secara tertib, menggunakan mikrofon yang disediakan oleh panitia pertemuan.
- Tidak ada barang yang rusak atau hilang selama pertemuan.
- Kades Hoho Alkaf melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi setempat karena merasa diperlakukan tidak hormat, bukan karena seragamnya dirusak.
Reaksi Kades Hoho Alkaf dan Tindakan Hukum
Kades Hoho Alkaf, yang sebelumnya menjadi sorotan publik setelah mengumumkan laporan ke polisi, menyatakan bahwa ia merasa diperlakukan secara tidak adil oleh sebagian elemen masyarakat yang menolak proses seleksi ulang perangkat desa. Ia menegaskan bahwa laporan ke polisi bukanlah langkah untuk menekan kritikus, melainkan upaya melindungi martabatnya sebagai pemimpin desa.
“Saya melaporkan kejadian ini karena ada ancaman verbal yang menyinggung pribadi saya, bukan karena seragam saya dirusak. Saya menuntut agar proses seleksi perangkat desa dilakukan kembali dengan prosedur yang jelas dan akuntabel,” jelas Kades Alkaf dalam pernyataannya kepada media lokal.
Implikasi Politik dan Sosial
Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang kebebasan bersuara dan hak warga untuk mengawasi kinerja pejabat desa. Di satu sisi, LSM Harimau menekankan pentingnya dialog terbuka dan menghindari tindakan kekerasan. Di sisi lain, Kades Alkaf menuntut perlindungan hukum terhadap tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar.
Pengamat politik menilai bahwa peristiwa ini mencerminkan ketegangan antara aparat pemerintah desa dan kelompok sipil yang menuntut akuntabilitas. “Jika tuduhan fitnah tidak ditangani dengan tepat, hal ini dapat memicu polarisasi lebih lanjut di tingkat desa,” kata seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Langkah Selanjutnya
Polisi setempat telah membentuk tim investigasi untuk memeriksa semua bukti, termasuk rekaman video pertemuan desa dan kesaksian saksi. Tim tersebut diharapkan dapat memberikan klarifikasi akhir mengenai apakah ada tindakan perusakan atau hanya pertikaian verbal.
Sementara itu, LSM Harimau berjanji akan terus memantau proses seleksi ulang perangkat desa dan memastikan bahwa prosedur yang diambil transparan serta melibatkan semua pihak terkait.
Kasus ini masih berlangsung, dan masyarakat desa Hoho menantikan hasil penyelidikan yang dapat menegakkan keadilan serta mengembalikan kepercayaan antara pemerintah desa dan warga.
