Keuangan.id – 30 April 2026 | London – Pemerintah Inggris mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan dukungan dari 35 negara untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur laut paling strategis bagi perdagangan minyak dunia. Inisiatif ini menandai langkah diplomatik terbesar sejak krisis energi 2022 dan menunjukkan tekad kolektif komunitas internasional untuk menjaga kebebasan navigasi serta stabilitas pasar energi.
Latar Belakang Ketegangan di Selat Hormuz
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, menjadi pusat perselisihan setelah Iran meningkatkan aksi penindakan terhadap kapal-kapal yang melewati selat tanpa izin. Pada awal tahun 2026, lalu lintas kapal mengalami hambatan signifikan, memicu kenaikan harga minyak global dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan maritim.
Amerika Serikat sebelumnya membentuk koalisi bernama Maritime Freedom Construct (MFC) untuk mengoordinasikan informasi intelijen, diplomasi, dan potensi intervensi militer. MFC dipimpin bersama Departemen Luar Negeri AS dan Komando Pusat, dengan tujuan memulihkan kebebasan navigasi dan menekan Iran secara kolektif.
Inisiatif Inggris: Koalisi 35 Negara
Berangkat dari kerangka kerja MFC, Inggris meluncurkan upaya tersendiri yang menargetkan keterlibatan lebih luas. Melalui serangkaian pertemuan bilateral dan multilateral, Menteri Luar Negeri Inggris berhasil merekrut 35 negara, mulai dari negara-negara Eropa, Asia, hingga Afrika, yang semuanya sepakat untuk berpartisipasi dalam dialog intensif mengenai Selat Hormuz.
Negara‑negara peserta mencakup, antara lain, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta sejumlah negara Afrika Barat yang memiliki kepentingan ekspor minyak. Semua pihak menandatangani deklarasi bersama yang menekankan pentingnya:
- Penguatan mekanisme koordinasi maritim real‑time.
- Pertukaran intelijen tentang aktivitas militer dan non‑militer di wilayah selat.
- Penegakan sanksi multinasional terhadap pelanggaran transit.
Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Inggris menegaskan, “Koalisi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan jaringan aksi yang siap memberikan respons diplomatik maupun operasional bila diperlukan, demi memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bagi perdagangan dunia.”
Dukungan Amerika Serikat dan Koordinasi MFC
Koalisi Inggris tidak beroperasi secara terpisah. Pemerintah Washington memberikan dukungan penuh, terutama dalam hal pemantauan maritim dan penyediaan data satelit. Dalam sebuah kabel internal Departemen Luar Negeri AS, diplomat-diplomat diminta menekan pemerintah masing‑masing untuk bergabung dalam koalisi ini, menyoroti sinergi antara MFC dan inisiatif Inggris.
Koordinasi tersebut mencakup:
- Penggunaan sistem pelacakan kapal berbasis satelit untuk mengidentifikasi pergerakan di Selat Hormuz secara real‑time.
- Pengiriman tim diplomatik gabungan ke negara‑negara kunci guna menyelaraskan kebijakan sanksi dan respons darurat.
- Penyediaan jalur komunikasi militer‑sipil yang aman bagi negara‑anggota yang ingin berkontribusi secara militer.
Meski tidak membentuk aliansi militer formal, AS membuka kemungkinan keterlibatan pasukan laut sekutu jika situasi memburuk, menambah bobot deterrence terhadap tindakan agresif Iran.
Dampak Ekonomi dan Keamanan Energi Global
Selat Hormuz mengalirkan sekitar 20% produksi minyak dunia setiap hari. Penutupan parsial atau total dapat memicu lonjakan harga energi, mengganggu rantai pasokan, serta menambah tekanan inflasi pada perekonomian global. Koalisi 35 negara berupaya mencegah skenario terburuk dengan:
- Menjamin aliran minyak tetap stabil, sehingga mengurangi volatilitas harga di pasar internasional.
- Mengurangi ketergantungan pada jalur alternatif yang lebih mahal, seperti Selat Malaka.
- Meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor energi dan transportasi laut.
Para analis ekonomi memperkirakan bahwa keberhasilan koalisi dapat menurunkan premi risiko energi sebesar 0,5 poin persentase, sekaligus memperkuat posisi negara‑negara produsen minyak dalam negosiasi harga.
Selain aspek ekonomi, keamanan maritim menjadi prioritas utama. Dengan kehadiran jaringan intelijen yang lebih luas, potensi serangan atau sabotase dapat terdeteksi lebih awal, memungkinkan respons cepat baik secara diplomatik maupun operasional.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara Inggris, Amerika Serikat, dan 33 negara lainnya menandai perubahan paradigma dalam penanganan konflik maritim. Upaya bersama ini tidak hanya menyoroti pentingnya kebebasan navigasi, tetapi juga menegaskan bahwa stabilitas energi global kini menjadi tanggung jawab kolektif.
Jika semua pihak dapat menepati komitmen yang telah disepakati, harapan besar muncul bahwa Selat Hormuz akan kembali beroperasi secara normal, mengurangi ketegangan geopolitik dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di seluruh dunia.
