Keuangan.id – 08 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Partai Golongan Karya (Golkar) kembali menegaskan sikapnya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia setelah tiga prajurit TNI dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di wilayah Gaza. Ketua Fraksi Golkar di DPR, Ahmad Riza Patria, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik Indonesia dari Benteng Perang (BoP) yang dinilai tidak lagi melindungi kepentingan nasional.
Insiden penembakan yang menewaskan anggota Batalyon Infanteri 212/2, dua prajurit berperangko KORPRI dan satu prajurit Korps Marinir, memicu gelombang protes di kalangan veteran militer dan organisasi kemanusiaan. Kematian mereka dianggap sebagai bukti konkret bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak dapat dijustifikasi lagi, terutama ketika misi tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi personel TNI yang ditempatkan di luar negeri.
Respons Golkar Terhadap Tragedi
Dalam rapat internal Fraksi Golkar pada Senin (6/4/2026), Riza Patria menyampaikan beberapa poin penting:
- Penarikan segera Indonesia dari BoP untuk menghindari risiko tambahan bagi personel militer.
- Pembentukan tim khusus yang akan meninjau ulang seluruh perjanjian keamanan yang melibatkan Indonesia di zona konflik.
- Pengajuan usulan RUU yang mewajibkan otoritas eksekutif memperoleh persetujuan legislatif sebelum menandatangani kesepakatan keamanan internasional.
Riza menambahkan, “Kehilangan nyawa tiga prajurit kita adalah tragedi yang tidak dapat dibiarkan menjadi sekadar angka statistik. Pemerintah harus menunjukkan kepedulian nyata dengan mengambil langkah tegas, termasuk mengkaji kembali kebijakan BoN yang selama ini dianggap aman.”
Reaksi Pemerintah dan Militer
Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Golkar melalui juru bicara kepresidenan, yang menyatakan bahwa keputusan penarikan harus didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap kepentingan strategis Indonesia. “Kita tidak akan mengabaikan korban, namun keputusan besar seperti ini harus melalui proses yang matang, melibatkan kementerian pertahanan, luar negeri, dan parlemen,” ujar juru bicara.
Kementerian Pertahanan, melalui Menteri Prabowo sendiri, menegaskan bahwa BoP merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah dan melindungi warga Indonesia yang berada di sana. Namun, kementerian juga mengakui perlunya peninjauan ulang kebijakan setelah insiden tersebut.
Implikasi Politik Dalam Negeri
Desakan Golkar muncul di tengah dinamika politik menjelang pemilihan umum 2029. Partai-partai oposisi lain, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), juga menyuarakan keprihatinan serupa, meski dengan nada yang lebih diplomatis. Kelompok veteran militer, seperti Persatuan Veteran TNI (PVTNI), menggelar aksi damai di depan Istana Negara, menuntut penghormatan terhadap jasa prajurit yang gugur.
Para analis politik menilai bahwa tekanan ini dapat memengaruhi posisi Prabowo di panggung internasional, terutama dalam hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu NATO yang mendukung operasi militer Israel. Di sisi lain, Indonesia masih menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kedaulatan, sehingga langkah penarikan harus diselaraskan dengan kebijakan luar negeri yang konsisten.
Langkah Selanjutnya
Golkar berjanji akan mengajukan agenda khusus di rapat pleno DPR selanjutnya, dengan harapan dapat mempercepat proses legislasi yang mengatur partisipasi Indonesia dalam misi keamanan internasional. Sementara itu, keluarga korban telah menerima dukungan moral dan material dari pemerintah, namun mereka menuntut transparansi penuh terkait kronologi kejadian.
Ketiga prajurit yang tewas merupakan bagian dari unit penempatan pasukan Indonesia dalam operasi perdamaian yang beroperasi secara bersamaan dengan pasukan PBB. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai protokol keamanan yang diterapkan di zona konflik, serta kesiapan intelijen dalam mengantisipasi ancaman serangan udara yang mendadak.
Dengan tekanan yang semakin kuat dari kalangan legislatif, veteran, dan publik, keputusan akhir mengenai status Indonesia di BoP diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam agenda politik dalam beberapa minggu ke depan. Apapun hasilnya, tragedi ini menegaskan kembali betapa pentingnya perlindungan terhadap prajurit yang mengabdi untuk negara, sekaligus menyoroti tantangan kebijakan luar negeri yang harus menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dan nilai-nilai kemanusiaan.
