Keuangan.id – 01 April 2026 | Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menekankan pentingnya evaluasi rutin atas kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan yang diterapkan setiap Jumat harus dipantau secara ketat agar tidak menurunkan kinerja pelayanan publik dan tidak berujung menjadi “long weekend” yang mengurangi efektivitas kerja.
Poin penting yang disampaikan:
- Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan target penurunan konsumsi BBM tercapai tanpa mengorbankan produktivitas ASN.
- Pengawasan konsisten dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus dilakukan.
- Jika tidak dikontrol, WFH berpotensi berubah menjadi libur panjang yang mengganggu layanan publik.
- Kebijakan ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum perbaikan transportasi umum dan pengendalian polusi udara.
Pengumuman resmi menyatakan bahwa WFH bagi ASN mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Sektor-sektor yang tetap wajib hadir di tempat kerja meliputi layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, serta industri strategis seperti energi, logistik, dan keuangan.
| Sektor | Status WFH |
|---|---|
| Layanan Kesehatan | Tidak WFH (tatap muka) |
| Keamanan & Kebersihan | Tidak WFH |
| Industri Strategis (energi, logistik, keuangan) | Tidak WFH |
| Pendidikan (SD–SMP) | Tatap muka |
| Perguruan Tinggi | Disesuaikan masing‑masing |
| ASN non‑strategis | WFH setiap Jumat |
Khozin menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting agar kebijakan WFH tidak sekadar menjadi isu birokrasi, melainkan memberikan manfaat nyata bagi mobilitas publik dan kualitas udara.
Dengan pengawasan yang tepat, diharapkan WFH dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi beban transportasi, menurunkan emisi, dan tetap menjaga kualitas layanan publik.
