Keuangan.id – 11 Maret 2026 | JAKARTA, 10 Maret 2026 – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat, terhadap ketahanan pangan nasional.
Latar Belakang Konflik
Ketegangan antara Iran dan Israel telah memuncak sejak awal tahun ini, dengan serangkaian serangan militer dan balasan yang menimbulkan ketidakpastian di pasar energi global. Keterlibatan Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel menambah dimensi baru pada konflik, memperluas efek guncangan harga minyak dunia.
Dampak Harga Minyak Terhadap Pangan
Menurut Johan Rosihan, fluktuasi harga minyak mentah berpotensi menaikkan biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri. “Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya logistik, yang pada gilirannya memengaruhi harga bahan pokok di pasar tradisional maupun modern,” ujarnya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang rapat Paripurna DPR RI.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya transportasi menyumbang sekitar 12‑15 % dari total biaya produksi beras dan gandum. Jika harga minyak naik 20 % secara global, estimasi kenaikan biaya transportasi dapat mencapai 2‑3 % yang selanjutnya dibebankan kepada konsumen.
Risiko Distribusi dan Kenaikan Harga
Johan menekankan bahwa risiko tidak hanya terbatas pada kenaikan harga, melainkan juga pada ketidakmerataan distribusi. “Meskipun stok pangan pemerintah mencukupi untuk Ramadan, distribusi yang belum merata dapat memicu lonjakan harga di daerah‑daerah tertentu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa disparitas harga antar wilayah dapat memperlebar kesenjangan sosial, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada pasokan barang melalui jalur darat yang sensitif terhadap harga bahan bakar.
Langkah Antisipatif Pemerintah
- Memperkuat produksi dalam negeri melalui insentif bagi petani dan pengembangan teknologi pertanian.
- Mengurangi ketergantungan impor pangan dengan meningkatkan cadangan strategis beras, jagung, dan kedelai.
- Mengoptimalkan logistik nasional, termasuk penggunaan moda transportasi alternatif yang kurang bergantung pada bahan bakar fosil.
- Menyiapkan kebijakan penstabil harga pangan yang bersifat proaktif, bukan reaktif, untuk mengantisipasi volatilitas pasar.
Pandangan Johan Rosihan
Johan menegaskan bahwa kebijakan kedaulatan pangan harus menjadi bagian integral dari strategi ketahanan nasional. “Kita harus fokus memperkuat produksi dalam negeri dan tidak tergantung pada impor. Kebijakan kedaulatan pangan harus masuk dalam satu tatanan ketahanan nasional,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI berkomitmen terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif, sehingga gejolak global tidak berujung pada tekanan berat bagi petani maupun konsumen di dalam negeri.
Dengan menyoroti potensi dampak konflik Iran‑Israel‑AS, Johan Rosihan berharap agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersiap lebih awal, menghindari krisis pangan yang dapat memperparah ketidakstabilan ekonomi dan sosial di Indonesia.
