Keuangan.id – 08 April 2026 | Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR yang tengah ramai diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan final.
Purbaya menyatakan tidak menolak pemotongan gaji menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi, namun keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengakui belum mengetahui posisi DPR dalam hal ini.
Langkah pemotongan ini terkait dengan program pemerintah untuk mengoptimalkan serta merestrukturisasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global, terutama minyak mentah.
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa efisiensi meliputi pembatasan mobilitas, termasuk pengurangan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen kecuali untuk keperluan operasional dan kendaraan listrik, serta dorongan penggunaan transportasi publik.
Pemerintah juga mengalihkan dana dari pengeluaran nonprioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif, misalnya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra.
Airlangga menambahkan bahwa potensi prioritasasi dan refocusing anggaran K/L diperkirakan berada dalam kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
- Wacana pemotongan gaji menteri dan DPR masih dalam pembahasan.
- Menteri Keuangan memperkirakan potongan bisa mencapai 25 persen.
- Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi dan refocusing anggaran negara.
