Keuangan.id – 09 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan serangkaian pernyataan yang menggabungkan klaim kemajuan diplomatik dan ancaman militer keras terhadap Republik Islam Iran. Pada pekan ini, Trump mengumumkan bahwa proses negosiasi damai berbasis sepuluh poin yang diajukan Tehran kini sedang berada di meja kerja Gedung Putih, sambil menegaskan bahwa jika Iran gagal membuka Selat Hormuz secara total dalam batas waktu yang ditentukan, Washington siap melancarkan operasi destruktif yang dapat menghancurkan infrastruktur energi kritis Iran.
Negosiasi Damai Sepuluh Poin
Menurut keterangan yang diunggah ke akun resmi X Gedung Putih, pihak Iran menyerahkan dokumen berisi sepuluh poin kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri konflik bersenjata yang dimulai pada akhir Februari 2026. Poin‑poin utama mencakup penghentian program nuklir, pembebasan tawanan, pengembalian wilayah yang diperebutkan, serta jaminan keamanan bagi kapal dagang di perairan Teluk. Trump menilai dokumen tersebut sebagai “dasar yang dapat dijalankan untuk bernegosiasi” dan menegaskan bahwa Amerika Serikat telah mencapai sebagian besar tujuan militer yang diharapkan.
- Penghentian semua aktivitas militer di wilayah perbatasan Iran‑AS.
- Penarikan kembali sanksi ekonomi secara bertahap.
- Pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa gangguan.
- Verifikasi independen atas program nuklir Iran.
- Jaminan tidak adanya serangan teroris yang didukung negara.
- Pembebasan semua tawanan perang.
- Pengembalian aset yang disita selama konflik.
- Penyediaan bantuan kemanusiaan bagi wilayah terdampak.
- Pengawasan bersama oleh badan internasional.
- Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa jangka panjang.
Meski dokumen tersebut masih berada pada tahap awal, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat siap menunda operasi militer selama dua minggu untuk memberi ruang dialog, asalkan Iran memenuhi syarat utama: membuka Selat Hormuz secara total dan aman.
Peran Pakistan Sebagai Mediator
Penundaan serangan yang awalnya dijadwalkan pada pertengahan Maret menjadi empat belas hari setelah pertemuan intensif antara Trump, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Marsekal Lapangan Asim Munir. Pakistan, yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, menawarkan diri menjadi mediator dan menekan kedua belah pihak untuk menghindari eskalasi yang dapat merusak aliran minyak global.
Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa “pembukaan Selat Hormuz harus dilakukan secara total dan tanpa penundaan” dan menambahkan bahwa kegagalan Iran mematuhi syarat tersebut akan memaksa Washington kembali ke opsi militer.
Ultimatum Berulang dan Penundaan
Sejak awal konflik, Trump telah mengeluarkan tiga ultimatum utama yang masing‑masing ditunda beberapa kali. Ultimatum pertama, yang berakhir pada 23 Maret, meminta Iran membuka selat dalam 48 jam atau akan menghancurkan pembangkit listrik negara itu. Menjelang batas waktu, Trump menunda serangan selama lima hari dengan alasan “pembicaraan produktif”. Ultimatum kedua ditunda lagi hingga awal April, sementara ultimatum ketiga diungkapkan pada Selasa pukul 20.00 waktu AS dengan ancaman “hidup dalam neraka” bagi Tehran jika tidak mematuhi.
Iran menolak proposal gencatan senjata terbaru, menyatakan tidak lagi mempercayai kredibilitas negosiasi Washington. Perwakilan diplomatik Iran menegaskan bahwa mereka hanya akan mengakui akhir perang jika ada jaminan tidak akan diserang lagi. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil melanggar hukum internasional, namun Trump menyatakan tidak khawatir dengan tuduhan kejahatan perang.
Dampak Regional dan Global
Ketegangan di Selat Hormuz memiliki implikasi luas bagi pasar energi dunia. Selat tersebut merupakan jalur transit utama bagi lebih dari 20% produksi minyak mentah global. Jika penutupan atau gangguan terjadi, harga minyak diperkirakan akan melonjak tajam, memperburuk inflasi di banyak negara importir energi.
Selain itu, keterlibatan Pakistan dan potensi mediasi Oman menambah dimensi geopolitik yang kompleks. Kedua negara berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Washington dan Tehran, sambil menjaga stabilitas ekonomi regional.
Secara keseluruhan, situasi saat ini menunjukkan kombinasi antara diplomasi yang masih berpotensi menghasilkan kesepakatan dan ancaman militer yang dapat memicu konfrontasi lebih luas. Keberhasilan atau kegagalan negosiasi ini akan menentukan arah kebijakan keamanan dan energi global selama beberapa bulan ke depan.
Jika Iran tidak membuka Selat Hormuz sesuai tuntutan, Amerika Serikat tampaknya siap melancarkan operasi destruktif yang dapat melumpuhkan jaringan listrik, pembangkit energi, serta infrastruktur transportasi kritis di Iran. Sebaliknya, penerimaan atas proposal damai sepuluh poin dapat membuka jalan bagi de‑eskalasi, pengembalian perdagangan, dan stabilitas jangka panjang di kawasan Teluk.
Berita ini terus dipantau, mengingat dinamika yang cepat berubah dan dampaknya yang luas bagi politik internasional serta pasar energi global.
