Keuangan.id – 04 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan tuntutan atas hak pengelolaan cadangan migas di Blok Ganal, meski wilayah tersebut berada di luar kewenangan daerah menurut regulasi nasional. Permintaan ini memicu perdebatan tajam di kalangan legislatur, aktivis, dan masyarakat sipil, khususnya setelah aksi massa Aksi 214 Jilid 2 yang berlangsung di Samarinda pada 4 Mei 2026.
Latar Belakang Permintaan Pemprov
Blok Ganal, yang terletak di zona lepas pantai Kalimantan Timur, merupakan salah satu konsesi migas strategis dengan potensi produksi signifikan. Pemerintah provinsi mengklaim bahwa pengelolaan sumber daya ini seharusnya memberikan manfaat langsung bagi ekonomi daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja, pendapatan pajak, dan peningkatan infrastruktur. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa hak eksplorasi dan produksi migas merupakan wewenang pemerintah pusat serta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Aksi 214 Jilid 2 dan Tuntutan Massa
Pada Senin, 4 Mei 2026, sekitar 2.500 demonstran berkumpul di Islamic Center Samarinda sebelum beranjak menuju Gedung DPRD Kaltim. Aksi yang dinamakan Aksi 214 Jilid 2 ini dipimpin oleh Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (ARK) dengan tujuan utama menuntut penggunaan hak angket DPRD Kaltim untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah, termasuk keputusan Pemprov Kaltim terkait Blok Ganal. Massa menilai bahwa upaya provinsi mengklaim hak pengelolaan cadangan migas tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat dapat menimbulkan kerugian fiskal dan melanggar prinsip otonomi yang jelas.
Jenderal Lapangan aksi, Wira Saguna, menegaskan bahwa demonstrasi berlangsung tertib dan terkoordinasi, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses legislasi yang adil. “Harapannya seluruh elemen masyarakat yang menginginkan keadilan bisa membersamai gerakan ini,” ujarnya.
DPRD Kaltim dan Proses Hak Angket
Sejalan dengan tekanan massa, DPRD Kaltim menjadwalkan rapat pada malam hari yang sama, pukul 19.00 WITA, untuk membahas usulan penggunaan hak angket. Juru bicara DPRD, Subandi, menjelaskan bahwa pengajuan hak angket memerlukan dukungan minimal sepuluh anggota dewan serta dukungan lintas fraksi. Hingga saat itu, belum ada fraksi yang secara resmi menjadi inisiator, sehingga prosesnya masih terhambat.
Subandi menambahkan, “Agenda kedewanan dua bulan ke depan memang ada kebutuhan dan isu yang harus disikapi dengan cepat, termasuk aksi 214. Kami di rapat pimpinan sudah sepakat bahwa pada 4 Mei akan digelar rapat kembali bersama unsur pimpinan dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).”
Isu Kewenangan dan Dampak Ekonomi
Para pengamat menilai bahwa sengketa ini mencerminkan ketegangan antara tingkat provinsi dan pusat dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika Pemprov Kaltim berhasil memperoleh hak pengelolaan cadangan migas di Blok Ganal, provinsi dapat mengarahkan sebagian pendapatan langsung ke program pembangunan lokal. Namun, risiko kehilangan koordinasi dengan BP Migas dapat menimbulkan duplikasi izin, konflik kontrak, serta potensi kerugian nilai investasi bagi perusahaan migas nasional maupun asing.
Selain itu, aksi massa menyoroti dugaan adanya kompromi politik di balik proses legislasi. Bella Monica, humas ARK, menegaskan tidak ada “deal-deal” politik yang menghalangi hak angket, menambah tekanan pada DPRD untuk bersikap transparan.
Reaksi Pemerintah Pusat
Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim Pemprov Kaltim. Namun, dalam pertemuan koordinasi sebelumnya, Kementerian menegaskan bahwa semua kegiatan eksplorasi dan produksi migas harus melalui lisensi nasional dan persetujuan BP Migas. Jika Pemprov Kaltim tetap mendesak, kemungkinan akan muncul proses hukum yang melibatkan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
Prospek Kedepan
Dengan tekanan dari massa, DPRD Kaltim, dan potensi intervensi pemerintah pusat, masa depan hak pengelolaan cadangan migas di Blok Ganal masih belum pasti. Para pengamat politik memperkirakan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada hasil rapat internal DPRD serta kemampuan Pemprov Kaltim untuk menyajikan data ekonomi yang kuat dan argumentasi hukum yang meyakinkan.
Apapun hasilnya, isu ini telah menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan sumber daya alam serta peran aktif masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pemerintah. Konflik kewenangan yang kini melibatkan Pemprov Kaltim, DPRD, dan aktivis massa menjadi contoh nyata bagaimana dinamika politik daerah dapat memengaruhi kebijakan energi nasional.
