Keuangan.id – 20 April 2026 | Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono—sering disapa Pak Bas—baru-baru ini menegaskan bahwa ia tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi dinamika pro‑kontra pembangunan IKN. Pernyataan tersebut disampaikan saat Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, beserta jajaran pimpinan MPR melakukan kunjungan kerja ke IKN pada Senin, 20 April 2026.
Rasa Kesepian Pak Bas di Awal Proses
Setahun lalu, Pak Bas mengaku harus menjelaskan secara mandiri kepada masyarakat yang terbagi antara dukungan dan penolakan terhadap proyek pemindahan ibu kota. “Saya seperti sendirian menjelaskan pada masyarakat yang pro‑kontra, saya sendirian,” ujarnya dalam sebuah sambutan di Bandara Nusantara. Pada masa itu, tekanan publik dan pertanyaan kritis menumpuk, membuatnya merasakan beban yang berat tanpa dukungan institusional yang memadai.
Dukungan Perpres 79/2025 dan Kunjungan MPR
Perubahan signifikan terjadi setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan IKN. Pak Bas menilai Perpres tersebut sebagai tonggak penting yang memberi landasan hukum kuat bagi proyek. Selanjutnya, kunjungan pertama MPR ke IKN menjadi simbolik, menandakan bahwa lembaga legislatif kini menjadi bagian dari “back‑up” bagi otoritas IKN.
Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Pak Bas menyampaikan rasa syukurnya: “Hari ini, Bapak pimpinan dan seluruh anggota MPR datang ke sini, betapa bahagianya kami semua bahwa kami ternyata tidak sendirian lagi.” Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut menambah optimisme timnya dalam melanjutkan fase kedua pembangunan yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif.
Keterlibatan Presiden Prabowo dalam Desain IKN
Tak kalah penting, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara pribadi menandatangani persetujuan desain untuk kawasan legislatif dan yudikatif pada pekan lalu. Pak Bas menilai langkah tersebut sebagai bukti keterlibatan langsung kepala negara, memperkuat rasa aman bagi pelaksanaan proyek. “Ini merupakan dukungan betul pada kami,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan filosofi desain gedung parlemen di IKN, menekankan nilai ketegasan, keutuhan, dan keindonesiaan. Pak Bas menjelaskan bahwa filosofi tersebut tercermin dalam rancangan arsitektural yang kini telah mendapat persetujuan akhir.
Optimisme Otorita IKN ke Depan
Dengan dukungan institusional yang semakin kuat, Otorita IKN kini menargetkan penyelesaian fase pertama (2020‑2024) yang sudah menghasilkan area eksekutif yang berfungsi. Fase kedua (2025‑2030) akan difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukung lainnya. Pak Bas menegaskan bahwa semua pihak—Presiden, MPR, serta pemerintah daerah—berkomitmen untuk menyelesaikan tahapan tersebut tepat waktu.
Selain itu, kehadiran masjid, basilika, serta ruang terbuka hijau di kawasan IKN mencerminkan upaya menciptakan kota yang inklusif secara religius dan budaya. Foto udara yang diambil pada 18 Februari 2026 menunjukkan integrasi harmonis antara struktur keagamaan dan fasilitas publik.
Pak Bas menutup dengan harapan bahwa kepastian dukungan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap IKN, serta mengurangi spekulasi negatif yang selama ini mengiringi proyek ambisius tersebut. “Kami tidak lagi sendirian, dan itu memberi energi baru untuk mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota masa depan,” pungkasnya.
