Keuangan.id – 20 Mei 2026 | China dituding tidak gentar untuk melawan sanksi Amerika Serikat (AS) dengan membeli minyak dari Iran menggunakan Undang-Undang Anti Sanksi untuk melindungi perusahaan domestik.
Sementara itu, perusahaan milik miliarder India, Gautam Adani, akan membayar sebesar US$275 juta (Rp4,8 triliun) untuk menyelesaikan penyelidikan terkait pelanggaran sanksi AS terhadap Iran.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) mengatakan kesepakatan tersebut telah dicapai dengan Adani Enterprises Limited (AEL), bagian dari konglomerat multinasional besar milik Adani.
AEL setuju untuk menyelesaikan potensi tanggung jawab perdatanya atas 32 pelanggaran sanksi Iran yang diberlakukan OFAC, terkait pembelian gas minyak cair (LPG) oleh AEL antara November 2023 dan Juni 2025.
Pengumuman hari Senin itu datang beberapa hari setelah Adani setuju untuk membayar penyelesaian terpisah sebesar US$18 juta (Rp 316,19 miliar) dalam kasus pengadilan perdata AS terkait dengan korupsi.
Sejauh ini, pihak Adani tidak mengakui kesalahan tersebut.
Dalam kasus tersebut, Adani dituduh telah berpartisipasi dalam skema suap senilai sekitar US$250 juta kepada pejabat India untuk mendapatkan kontrak pasokan energi surya yang menguntungkan.
Pengumuman penyelesaian AS pada hari Senin mengatakan AEL telah bekerja sama dengan penyelidikan OFAC dan menyetujui langkah-langkah perbaikan non-moneter tambahan untuk memperkuat kepatuhan terhadap sanksi AS.
Penyelidikan tersebut berfokus pada impor LPG yang diatur melalui pemasok yang berbasis di Dubai yang mengklaim mengekspor gas Oman dan Irak, kata OFAC.
Tanda bahaya seharusnya telah memberi tahu AEL bahwa LPG tersebut sebenarnya berasal dari Iran, kata pernyataan itu.
Grup Adani adalah salah satu kerajaan bisnis terbesar di India, yang mengoperasikan bisnis mulai dari pelabuhan dan pembangkit listrik hingga pabrik semen dan perusahaan media.
Gautam Adani, salah satu orang terkaya di India, telah diguncang dalam beberapa tahun terakhir oleh tuduhan penipuan perusahaan dan jatuhnya harga saham.
Adani adalah sekutu dekat Perdana Menteri India Narendra Modi dan berasal dari negara bagian asal pemimpin tersebut, Gujarat.
India adalah pembeli LPG terbesar kedua di dunia, dan pembeli gas alam cair (LNG) terbesar keempat, yang sebagian besar bersumber dari Timur Tengah.
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan besar di India telah berusaha untuk meningkatkan ketergantungan mereka pada energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan mereka pada energi fosil.
Namun, upaya tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk biaya yang tinggi dan infrastruktur yang belum memadai.
Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar di India masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama minyak dan gas, untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.
Dalam konteks ini, kesepakatan antara Adani dan OFAC dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sanksi AS dan mengurangi risiko hukuman yang lebih besar.
Namun, kesepakatan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar di India dapat memenuhi kebutuhan energi mereka tanpa melanggar sanksi AS.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar di India masih memiliki banyak tantangan yang harus diatasi dalam upaya mereka untuk meningkatkan ketergantungan mereka pada energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan mereka pada energi fosil.
