Keuangan.id – 22 April 2026 | Jakarta, 22 April 2026 – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Pada ajang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jaga Desa Award 2026, Hashim mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan dana desa.
Pengawasan Dana Desa via Aplikasi Jaga Desa
Program “Jaga Desa” yang diluncurkan oleh Kejaksaan Agung bersama ABPEDNAS kini terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini memungkinkan laporan pertanggungjawaban kepala desa dipantau secara real‑time oleh otoritas terkait. Hashim menekankan, “Pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama untuk menutup celah pelaporan dan memastikan setiap rupiah dana desa tersalurkan tepat sasaran.”
Menurut Reda Manthovani, Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS, aplikasi Jaga Desa tidak hanya menampilkan data keuangan, tetapi juga menyediakan kanal pengaduan bagi warga desa, guru, dan kepala sekolah. Bukti foto atau video yang diunggah oleh pelapor akan diverifikasi oleh tim lapangan, sehingga potensi penyimpangan dapat ditindaklanjuti dengan sanksi mulai dari peringatan hingga penghentian sementara kegiatan.
Program Makan Bergizi Gratis Didorong ABPEDNAS
Selain fokus pada pengawasan keuangan, Hashim juga mengusulkan agar ABPEDNAS ikut serta dalam mengawasi program makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Program tersebut menargetkan anak-anak usia dini di daerah terpencil, dengan tujuan mengurangi angka stunting. Hashim berpendapat, “Keberhasilan program gizi sangat bergantung pada transparansi distribusi bahan makanan dan monitoring lapangan yang akurat.”
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, La Ode Ahmad P. Bolombo, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan, “Desa adalah fondasi pembangunan nasional. Dengan menggabungkan teknologi pengawasan dana desa dan program sosial seperti makanan bergizi, kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan.”
Jaga Desa Award 2026: Momentum Penguatan Tata Kelola
Acara Jaga Desa Award 2026 digelar di Grand Ballroom Fairmont Jakarta pada 19 April 2026. Lebih dari 3.300 desa berpartisipasi dalam lomba film pendek yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola desa yang bersih. Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Aditya Yusma, menjelaskan, “Program ini tidak hanya mempromosikan potensi desa, tetapi juga mendidik masyarakat tentang konsekuensi hukum bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana.”
Dalam sambutannya, Hashim menyoroti pentingnya sinergi lintas sektoral. Ia mengajak Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, serta lembaga swadaya masyarakat untuk bersama‑sama mengembangkan modul pelatihan digital bagi perangkat desa, sehingga mereka mampu mengoperasikan aplikasi Jaga Desa secara mandiri.
Langkah Konkret ke Depan
- Pelatihan intensif bagi kepala desa dan perangkat desa tentang penggunaan aplikasi Jaga Desa.
- Penguatan jaringan internet desa untuk memastikan data dapat diakses secara real‑time.
- Pembentukan tim verifikasi gabungan antara Kejaksaan, BPD desa, dan pihak ketiga independen.
- Pengawasan khusus terhadap distribusi makanan bergizi melalui sistem pelaporan berbasis GPS.
Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan desa‑desa di seluruh Indonesia dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan dana publik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial yang terjamin transparansinya.
Secara keseluruhan, peran aktif Hashim Djojohadikusumo dalam menggalakkan digitalisasi pengawasan desa dan mendukung program makan bergizi gratis menunjukkan tekad pemerintah untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
