Keuangan.id – 22 April 2026 | Ribuan warga Samarinda menggelar aksi pada Selasa, 21 April 2026, menuntut kejelasan penggunaan dana publik untuk mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur serta wakil gubernur Kaltim sebesar Rp 25 miliar. Demonstrasi yang awalnya berlangsung di depan kantor DPRD beralih ke kantor gubernur setelah massa menuntut hak interpelasi dari wakil rakyat.
Latar Belakang Anggaran Kontroversial
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan total hampir Rp 34 miliar untuk dua pos penting: pengadaan mobil dinas dan perbaikan rumah jabatan. Anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar sempat dibatalkan setelah mendapat sorotan Presiden Prabowo Subianto, namun dana renovasi rumah jabatan tetap berada dalam perencanaan, menimbulkan pertanyaan mengapa alokasi sebesar Rp 25 miliar dianggap wajar.
Reaksi Gubernur dan Wagub Kaltim
Gubernur Rudy Mas’ud, yang hadir di kantor gubernur saat aksi beralih, memilih tidak memberikan komentar kepada wartawan. Sikap diamnya menambah ketegangan, sementara Wagub Kaltim, Andi Basrur, memberi penjelasan terbuka mengenai kebijakan anggaran. Ia menyebut bahwa selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), alokasi dana serupa untuk fasilitas pejabat dianggap “lumrah dan biasa”. Menurutnya, renovasi rumah jabatan diperlukan untuk memperbaiki fasilitas yang sudah usang, menyesuaikan standar keamanan, serta meningkatkan representasi provinsi dalam pertemuan resmi.
Keluhan Massa
Perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, menegaskan bahwa masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang tertekan, sementara pemerintah mengalokasikan dana miliaran untuk kepentingan pribadi pejabat. “Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” ujarnya dengan nada tegas. Mahasiswa bernama Daris menambahkan bahwa transparansi informasi menjadi tuntutan utama, dan meminta DPRD Kaltim menggunakan hak interpelasi untuk menuntut penjelasan resmi.
Proses Interpelasi dan Tindakan DPRD
Sejumlah anggota DPRD Kaltim berjanji akan menyusun pertanyaan resmi kepada tim anggaran provinsi. Mereka berencana mengadakan rapat khusus untuk menelaah dokumen perencanaan, termasuk rincian kontraktor, estimasi biaya, dan justifikasi teknis renovasi. Jika diperlukan, DPRD siap mengajukan hak angket untuk menyelidiki potensi penyalahgunaan anggaran.
Dinamika Demo di Lapangan
Selama aksi, dua demonstran pingsan dan segera mendapatkan pertolongan medis. Polisi membentuk barikade dan menyiapkan water cannon, namun penggunaan senjata tersebut belum dilaporkan. Massa tetap menekankan bahwa mereka tidak menuntut penggusuran, melainkan kejelasan penggunaan dana publik. Demonstran menutup aksi dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menandakan tekad untuk terus mengawal transparansi.
Analisis Dampak Politik
Kontroversi ini menambah beban politik bagi pemerintahan Kaltim menjelang pemilihan daerah yang dijadwalkan pada akhir 2026. Kritik publik dapat mempengaruhi persepsi pemilih, terutama pada kelompok muda dan kelas menengah yang merasa beban ekonomi meningkat. Sementara itu, referensi Wagub pada era SBY menjadi strategi retoris untuk membenarkan kebijakan, namun juga membuka peluang bagi lawan politik untuk menyoroti perbedaan konteks ekonomi antara dua periode pemerintahan.
Jika DPRD berhasil mengeluarkan interpelasi yang kuat, pemerintah provinsi mungkin akan meninjau kembali alokasi dana dan menyajikan laporan publik yang lebih transparan. Sebaliknya, ketidakmampuan menjawab tuntutan massa dapat memperparah ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi daerah.
Demonstrasi 21 April menjadi cerminan dinamika antara kepentingan publik dan kepentingan elite politik, sekaligus menguji komitmen pemerintah Kaltim dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel.
