Keuangan.id – 12 Maret 2026 | Jakarta, 11 Maret 2026 – Pada hari Rabu, calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menampilkan agenda ambisiusnya dalam uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) di hadapan Komisi XI DPR RI. Ia mengusung lima klaster reformasi integritas yang meliputi integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan memperkuat kredibilitas pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon Indonesia.
Motivasi Reformasi: Tantangan Struktural dan Kebutuhan Integritas
Menurut Hasan, meski indikator pasar menunjukkan pertumbuhan positif—peningkatan jumlah investor, nilai transaksi harian, dan kapitalisasi pasar—masih terdapat persoalan mendasar yang mengancam integritas. Praktik manipulasi harga, perdagangan semu, penggunaan rekening nominee, serta penyebaran informasi menyesatkan terus muncul. Pengawasan yang belum terintegrasi secara menyeluruh dan tingkat literasi investor yang masih rendah menjadi faktor penghambat utama.
Kelima Klaster Reformasi
- Integrasi: Memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk kementerian, DPR, aparat penegak hukum, dan pelaku industri, untuk menciptakan sinergi pengawasan yang lebih efektif.
- Granularitas: Meningkatkan kualitas data investor dengan memperluas klasifikasi dari lima kategori menjadi 28 sub‑kategori, serta menambah detail kepemilikan saham perusahaan terbuka.
- Likuiditas: Menaikkan batas minimum free float saham dari 7,5% menjadi 15% dan memperluas produk non‑ekuitas seperti surat utang, sukuk, derivatif, keuangan berkelanjutan, hingga instrumen bursa karbon.
- Transparansi: Mengungkap pemilik manfaat akhir (UBO) serta afiliasi pemegang saham di atas 1%, sehingga informasi kepemilikan menjadi lebih terbuka.
- Akuntabilitas: Memperkuat tata kelola emiten, meningkatkan kepatuhan, dan menegakkan hukum secara konsisten, termasuk langkah demutualisasi bursa untuk meningkatkan daya saing.
Langkah Awal Implementasi
OJK telah mulai menerapkan beberapa langkah konkret, antara lain publikasi struktur kepemilikan saham di atas 1% yang mulai berlaku sejak 3 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan memudahkan pemantauan kepemilikan oleh regulator serta publik.
Harapan dan Dampak Jangka Panjang
Hasan menegaskan bahwa integritas pasar modal merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mempertahankan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Tanpa integritas yang kuat, pasar modal tidak dapat berfungsi optimal sebagai sarana penggalangan dana dan pembiayaan pembangunan nasional. Reformasi yang diusungnya diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, menarik aliran investasi asing, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Dalam penutupnya, Hasan menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas dukungan yang konsisten terhadap upaya penguatan integritas pasar modal. Ia menegaskan komitmen untuk melanjutkan dialog intensif dengan semua pemangku kepentingan demi mewujudkan pasar modal yang lebih terpercaya, likuid, modern, dan berkelanjutan.
Dengan kerangka reformasi yang terstruktur dan dukungan legislatif yang kuat, harapan besar kini tertuju pada pelaksanaan agenda tersebut. Jika berhasil, Indonesia dapat menjadi contoh regional dalam mengelola pasar keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
