Keuangan.id – 17 April 2026 | Pemudik yang kembali ke Jakarta menjelang Lebaran tak lagi hanya dihadapkan pada kemacetan dan antrean. Laporan terbaru mengungkap bahwa mereka menjadi target utama praktik pemalakan uang lewat, dengan pelat kendaraan luar negeri dijadikan alibi untuk menutupi transaksi lintas batas.
Fenomena pemudik sebagai kendaraan uang lewat
Sejumlah aparat kepolisian dan otoritas bea cukai menyatakan bahwa arus balik pemudik dari luar Jawa, terutama dari provinsi Jawa Barat, telah dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk memindahkan dana dalam jumlah besar. Mereka memanfaatkan mobilitas tinggi pemudik, serta kurangnya kontrol pada perjalanan lintas provinsi, untuk menyalurkan uang tunai yang tidak terdeteksi.
Strategi utama yang teridentifikasi meliputi:
- Penggunaan kendaraan bermotor dengan plat luar negeri sebagai kedok legalitas.
- Penempatan uang tunai dalam kantong atau koper yang tidak terdaftar dalam dokumen perjalanan.
- Pengalihan uang melalui layanan pengiriman barang atau kurir yang tidak terdaftar.
Alibi pelat luar sebagai celah regulasi
Pelaku seringkali mengemudikan mobil dengan plat luar negeri—biasanya kendaraan sewaan atau milik warga asing—sebagai “pelat luar”. Hal ini memberikan kesan bahwa transaksi yang terjadi berada di luar yurisdiksi Indonesia, padahal sebenarnya uang tersebut masih berada dalam lingkup domestik. Menurut pihak kepolisian, pelat luar menjadi alasan utama mengapa kontrol bea cukai tidak secara otomatis memeriksa barang bawaan penumpang.
Respon Bea Cukai dan kebijakan baru
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan kembali pentingnya pelaporan pembawaan uang tunai dalam jumlah besar, terutama setelah kasus jemaah haji yang membawa uang lebih dari Rp100 juta menjadi sorotan. Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja, menyatakan bahwa setiap individu yang membawa uang tunai senilai Rp100 juta atau lebih wajib melaporkan ke Bea Cukai sebelum meninggalkan wilayah kepabeanan Indonesia.
Setelah laporan diterima, DJBC akan mengirimkan data tersebut ke Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Prosedur ini bertujuan mengendalikan peredaran uang di luar wilayah Indonesia serta menjaga transparansi transaksi lintas negara.
Aturan khusus bagi jemaah haji
Regulasi terbaru juga mencakup jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi. Mengingat besarnya kebutuhan finansial selama ibadah, pemerintah mengimbau jemaah untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar. Alternatif yang dianjurkan meliputi penggunaan kartu ATM internasional (Visa atau Mastercard) dan membawa uang secukupnya dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika jemaah membawa uang tunai di atas Rp100 juta, mereka wajib mengisi formulir khusus dan melaporkannya ke Bea Cukai. Penegakan regulasi ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana haji dan mengurangi peluang pencucian uang melalui jalur perjalanan ibadah.
Upaya penegakan dan edukasi masyarakat
Pemerintah daerah Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK telah membentuk satuan tugas gabungan untuk memantau arus uang selama masa mudik. Satuan tugas ini melakukan:
- Patroli intensif di pos-pos perlintasan antarprovinsi.
- Pengecekan kendaraan dengan plat luar negeri menggunakan teknologi pengenalan plat otomatis.
- Koordinasi dengan otoritas bandara dan pelabuhan untuk memantau alur barang dan uang tunai.
Selain itu, kampanye edukatif melalui media sosial dan stasiun televisi lokal digencarkan untuk memberi tahu pemudik tentang kewajiban pelaporan uang tunai dan risiko terlibat dalam jaringan kejahatan keuangan.
Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, otoritas bea cukai, serta kesadaran publik, diharapkan praktik “uang lewat” selama musim mudik dapat diminimalisir. Penegakan yang konsisten serta regulasi yang jelas akan menjadi kunci utama dalam menjaga integritas sistem keuangan negara.
