Keuangan.id – 01 April 2026 | Jakarta, 31 Maret 2026 – Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih berada di perairan Teluk Persia dan belum melintasi Selat Hormuz. Beredar luas di media sosial bahwa keduanya berhasil keluar berkat intervensi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Pemeriksaan data pelacakan kapal menunjukkan klaim tersebut tidak benar; JK hanya menyarankan pemerintah lebih aktif berkomunikasi dengan Iran.
Klaim beredar melalui unggahan Facebook yang menuliskan, “Pemerintah Iran kasih izin dua kapal tanker Indonesia melintas, berkat Jusuf Kalla.” Unggahan tersebut menyertakan foto JK di kedutaan Iran serta gambar kapal tanker. Namun, data real‑time yang dipublikasikan oleh layanan Vessel Finder memperlihatkan bahwa pada Selasa 31 Maret 2026 kedua kapal masih berada di zona pemantauan.
Kapal Pertamina Pride berbendera Singapura, terakhir berlabuh di Pelabuhan Ras Aramco, Arab Saudi. Sistem pelacakan menunjukkan kapal sedang menuju Indonesia dengan perkiraan tiba pada 2 April 2026, namun jarak tempuh dari Timur Tengah ke Indonesia memerlukan paling sedikit 14 hari, sehingga kedatangan tepat waktu tidak dapat dipastikan.
Sementara itu, Gamsunoro berbendera Panama, dirakit tahun 2014, berada di perairan Teluk Persia dan berencana berlayar menuju Dubai dengan kecepatan 12 knot. Perkiraan tiba di Dubai pada pagi hari Selasa setempat. Kedua kapal tersebut belum mendapatkan lampu hijau resmi dari otoritas Iran untuk menembus Selat Hormuz.
Peran Jusuf Kalla dalam Negosiasi
Jusuf Kalla memang mengadakan pertemuan diplomatik dengan pejabat Iran, namun pernyataannya terbatas pada anjuran agar pemerintah Indonesia meningkatkan dialog dengan Tehran. Tidak ada bukti bahwa ia secara langsung mempengaruhi keputusan Iran untuk membuka jalur pelayaran bagi kapal Pertamina. Sebuah pernyataan resmi dari Pertamina International Shipping menegaskan bahwa dua kapal lain, PIS Paragon dan PIS Rinjani, keluar dari Teluk Oman pada 10 Maret 2026 tanpa melewati Selat Hormuz, melayani pihak ketiga, bukan pasokan domestik.
Dengan demikian, narasi bahwa JK “menyelamatkan” kapal tanker Pertamina tidak berdasar. Klaim tersebut lebih mencerminkan keinginan publik mencari tokoh yang dapat mengatasi krisis energi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.
Langkah Memantau Posisi Kapal
- Buka situs MarineTraffic atau MyShipTracking.
- Masukkan nama kapal, contoh: Pertamina Pride atau Gamsunoro.
- Lihat informasi utama: posisi koordinat, status navigasi, kecepatan, tujuan, perkiraan tiba (ETA).
- Gunakan peta interaktif untuk melihat secara real‑time apakah kapal sudah berada di luar Selat Hormuz.
Platform pelacakan ini menyediakan data publik yang dapat diverifikasi tanpa memerlukan sumber internal perusahaan.
Diplomasi Indonesia‑Iran dan Dampak Regional
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Iran di Jakarta serta Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh izin perlintasan. Juru bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa Iran telah memberi pertimbangan positif, namun persiapan teknis seperti asuransi dan keamanan kru masih harus diselesaikan.
Negara‑negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, telah berhasil memperoleh izin atau menembus Selat Hormuz berkat negosiasi bilateral. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, melaporkan keberhasilan kapal tanker Bangchak Corporation melewati selat setelah koordinasi dengan perwakilan Iran di Bangkok. Sementara Malaysia menunggu persetujuan resmi untuk kapal miliknya.
Iran menegaskan bahwa selat tidak ditutup sepenuhnya dan memberikan pengawalan bagi kapal‑kapal milik negara‑negara yang dianggap bersahabat. Namun, akses tetap dibatasi bagi kapal yang tidak termasuk dalam daftar tersebut, termasuk dua tanker Pertamina yang masih tertahan.
Secara keseluruhan, fakta menunjukkan bahwa dua kapal utama Pertamina belum melewati Selat Hormuz, dan peran JK dalam proses tersebut terbatas pada dorongan diplomatik, bukan keputusan akhir. Masyarakat diimbau untuk memeriksa data pelacakan secara mandiri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Situasi ini menegaskan pentingnya transparansi dalam komunikasi pemerintah dan media, terutama dalam konteks krisis energi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
