Keuangan.id – 14 Maret 2026 | New York, 13 Maret 2026 – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) resmi mengadopsi Resolusi Nomor 2817 yang menuntut penghentian segera semua serangan Republik Islam Iran terhadap negara‑negara Teluk serta Yordania. Resolusi tersebut mendapat dukungan kuat dari 13 anggota Dewan, tanpa satu suara menolak, sementara Rusia dan China memilih abstain. Indonesia, meskipun menjadi anggota aktif PBB, tidak menjadi co‑sponsor resolusi karena pertimbangan kebijakan luar negeri yang menekankan inklusivitas dan keseimbangan.
Resolusi 2817 diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan didukung oleh 135 negara anggota Majelis Umum PBB. Isi utama resolusi menuntut Iran menghentikan serangan terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania, serta menolak segala upaya yang mengganggu pelayaran internasional melalui Selat Hormuz. Resolusi juga menegaskan dukungan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik negara‑negara yang menjadi target.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa Indonesia tidak menjadi co‑sponsor resolusi tersebut. “Pertimbangan kami meliputi pentingnya pendekatan yang inklusif dan berimbang dalam penyelesaian konflik internasional. Indonesia menilai penyelesaian harus melalui jalur damai dan diplomasi, melibatkan semua pihak secara adil,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Mulachela menambahkan bahwa Indonesia juga mendorong Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, sekaligus menuntut Iran menghentikan agresi terhadap negara‑negara Timur Tengah.
Rusia dan China, meski tidak menggunakan hak veto, memilih abstain karena menilai draf resolusi tidak mencerminkan situasi secara adil dan tidak akan membantu menciptakan perdamaian. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan, “Substansi resolusi tidak seimbang dan tidak mencerminkan realitas di kawasan. Kami menyesalkan situasi yang dialami negara‑negara Timur Tengah, namun tidak dapat menerima serangan terhadap infrastruktur sipil Arab di Teluk.” Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, menegaskan konflik di kawasan tidak memiliki legitimasi hukum, dan menyerukan Amerika Serikat serta Israel untuk menghentikan serangan mereka agar situasi tidak semakin memburuk.
Bahrain menyoroti peran strategis kawasan Teluk dalam ekonomi global, khususnya terkait keamanan energi. Duta Besar Bahrain untuk PBB, Jamal Fares Alrowaiei, mengatakan, “Keamanan kawasan ini bukan sekadar persoalan regional, melainkan tanggung jawab internasional yang erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi dunia dan keamanan pasokan energi.”
Di sisi lain, Iran menanggapi resolusi dengan keras. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyebut pengesahan resolusi sebagai “penyalahgunaan terang‑terangan terhadap DK PBB” yang akan meninggalkan noda abadi dalam catatan lembaga tersebut. Iran juga mengkritik tidak tercantumnya referensi terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel dalam resolusi, yang dianggapnya menimbulkan ketidakseimbangan.
Berikut rangkuman hasil pemungutan suara:
- 13 negara mendukung resolusi: Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Bahrain, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Yunani, Latvia, Liberia, Pakistan, Panama, Somalia.
- 0 negara menolak.
- 2 negara abstain: Rusia, China.
Keputusan ini mencerminkan konsensus internasional yang luas terhadap perlunya menahan eskalasi militer di kawasan Teluk, meski masih terdapat perbedaan pandangan terkait keseimbangan penyebutan agresor. Dengan resolusi yang kini menjadi bagian resmi agenda DK PBB, tekanan diplomatik terhadap Tehran diperkirakan akan meningkat, sementara hubungan Indonesia dengan PBB tetap dijaga melalui kebijakan yang menekankan dialog inklusif.
Secara keseluruhan, pengesahan Resolusi 2817 menandai langkah penting dalam upaya komunitas internasional menstabilkan kawasan yang rawan konflik. Meskipun Rusia dan China tidak menolak, abstain mereka menandakan keberlanjutan perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan kritik terhadap semua pihak yang terlibat. Indonesia, dengan posisi yang menekankan diplomasi damai dan keseimbangan, tetap berperan sebagai mediator potensial dalam proses perdamaian di Timur Tengah.
