Keuangan.id – 31 Maret 2026 | Jakarta, 31 Maret 2026 – Menjelang dimulainya kembali operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah libur Lebaran, Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan pernyataan tegas kepada seluruh mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa praktik mark‑up harga bahan baku yang melampaui batas yang telah ditetapkan akan berujung pada penghentian operasional sementara dan pencabutan insentif.
Latihan Keras atas Praktik Mark‑Up
Dalam sambutan resminya, Nanik Sudaryati Deyang menyebutkan bahwa markup sebesar Rp8.000‑10.000 per porsi MBG dianggap pelanggaran berat karena secara langsung menggerus anggaran negara dan menurunkan kualitas layanan gizi bagi masyarakat. “Mitra yang mark up harga gila‑gilaan dan menekan Kepala SPPG, pengawas gizi, serta pengawas keuangan, akan saya minta kedeputian Tauwas untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat,” ujarnya.
BGN menegaskan bahwa insentif yang diberikan kepada mitra MBG merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk menjamin kelancaran program. Oleh karena itu, penyalahgunaan dana melalui kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi.
Sanksi Konkret: Suspend Operasional Selama Satu Minggu
BGN telah menetapkan mekanisme sanksi yang jelas. Mitra yang terbukti melakukan mark‑up berlebihan akan dikenakan penghentian operasional selama satu minggu. Masa suspend tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai periode evaluasi dan perbaikan komitmen mitra. Selama minggu suspend, mitra diwajibkan menyampaikan pernyataan tidak akan melakukan mark‑up harga lagi serta menghindari monopoli sebagai satu‑satunya supplier.
Selain suspend, BGN juga akan mencabut semua insentif yang telah dialokasikan. “Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra yang demikian tidak akan pernah puas. Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku,” tegas Nanik.
Pengawasan Lebih Ketat di Lapangan
Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG akan diperketat. Kepala SPPG, bersama pengawas gizi dan keuangan, akan melakukan audit harga bahan baku secara real‑time. Setiap penyimpangan akan dilaporkan langsung kepada kedeputian Tauwas untuk diproses lebih lanjut.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik “nakal” yang dapat menggerus dana publik serta menurunkan kualitas gizi yang dijanjikan program MBG. Dengan pengawasan yang lebih intens, BGN berharap program MBG dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Reaksi Mitra dan Dampaknya pada Penerima Manfaat
Beberapa mitra pelaksana program mengaku terkejut dengan kebijakan baru ini, namun sebagian lainnya menyambutnya sebagai upaya yang diperlukan untuk menjaga integritas program. “Kami siap menyesuaikan harga dengan standar yang ditetapkan agar tidak menimbulkan sanksi,” kata salah satu perwakilan mitra yang tidak mau disebutkan namanya.
Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, diharapkan tidak hanya mengurangi kerugian keuangan negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Masyarakat yang menjadi penerima manfaat diharapkan dapat menikmati makanan bergizi dengan harga yang wajar, tanpa beban tambahan yang tidak semestinya.
Dengan langkah tegas ini, BGN menunjukkan komitmen kuatnya dalam melindungi anggaran negara serta memastikan bahwa setiap porsi MBG yang disalurkan benar‑benar berfungsi untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak‑anak sekolah dan keluarga kurang mampu.
Penegakan sanksi ini menjadi sinyal bahwa praktik mark‑up tidak akan lagi dibiarkan menggerogoti program sosial yang vital. BGN menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, mitra pelaksana, hingga pengawas lapangan, harus bersinergi untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
