Keuangan.id – 01 April 2026 | Jakarta – Kasus dugaan korupsi senilai Rp 105 miliar yang melibatkan mantan pejabat daerah Bengawan Kamto kembali menjadi sorotan publik setelah Pengadilan Negeri (PN) Jambi memutuskan bahwa terdakwa harus menjalani tahanan rumah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi secara terbuka menuduh PN Jambi tidak mematuhi prosedur hukum, sementara hakim mengklaim bahwa Kejati gagal menyerahkan berkas secara lengkap.
Latar Belakang Kasus
Bengawan Kamto, mantan kepala dinas perhubungan provinsi Jambi, ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2025 atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek infrastruktur jalan tol senilai Rp 105 miliar. Penyelidikan awal mengungkap adanya indikasi suap, mark-up harga, serta alokasi dana yang tidak transparan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Kamto dengan hukuman penjara 8 tahun, denda Rp 500 juta, serta uang pengganti (UP) sebesar Rp 95 miliar. Namun, selama proses persidangan, sejumlah dokumen penting tidak dapat dipertanggungjawabkan, memicu perselisihan antara lembaga penuntut dan pengadilan.
Perselisihan Antara PN Jambi dan Kejati
Pada sidang tanggal 28 Maret 2026, majelis hakim PN Jambi menyatakan bahwa Kejati belum menyerahkan bukti pendukung secara lengkap, khususnya dokumen audit internal yang seharusnya menjadi dasar dakwaan. Hakim menegaskan bahwa tanpa bukti yang memadai, keputusan penjatuhan hukuman tidak dapat dilaksanakan secara adil, sehingga Kamto dijatuhi tahanan rumah selama proses persidangan lanjutan.
Menanggapi keputusan tersebut, Kejati Jambi mengeluarkan pernyataan resmi yang menuding PN Jambi “menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku” dan “memanfaatkan celah administratif untuk melindungi terdakwa”. Kejati menambahkan bahwa mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut dan meminta peninjauan kembali terhadap seluruh berkas persidangan.
Reaksi Publik dan Pengamat Hukum
Kasus ini memicu protes publik di beberapa kota Jambi, dimana warga menuntut proses hukum yang transparan dan tegas. Aktivis anti‑korupsi menilai bahwa keputusan tahanan rumah terlalu lunak mengingat skala kerugian negara yang sangat besar.
Pengamat hukum, Dr. Rina Sari, mengutip contoh kasus serupa yang terjadi di Sumatera Utara, di mana Amsal Christy Sitepu, terdakwa dalam kasus korupsi video profil desa, pada awalnya dijatuhi hukuman penjara namun kemudian dibebaskan setelah Majelis Hakim menemukan bukti tidak cukup. “Kasus Amsal menjadi pelajaran bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada kualitas bukti yang diserahkan. Jika berkas tidak lengkap, hakim berhak menolak dakwaan,” jelas Dr. Rina.
Implikasi Politik dan Ekonomi
- Kepercayaan Publik: Perselisihan antar lembaga penegak hukum menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- Dampak Investasi: Proyek infrastruktur berpotensi mengalami penundaan, mengingat adanya penyelidikan lanjutan.
- Pengaruh pada Karier Politik: Kamto, yang sebelumnya menjabat sebagai calon gubernur, kini terancam kehilangan dukungan partai politik.
Langkah Selanjutnya
Kejati Jambi telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan berencana mengajukan permohonan penahanan di penjara sebagai alternatif tahanan rumah. Sementara itu, PN Jambi menyatakan akan meninjau kembali semua berkas yang diserahkan, termasuk bukti audit dan laporan keuangan, untuk memastikan tidak ada celah prosedural.
Jika banding berhasil, Kamto dapat kembali dijatuhi hukuman penjara dan denda besar. Namun, jika keputusan PN Jambi tetap dipertahankan, kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi penanganan korupsi skala besar di wilayah Indonesia.
Kasus Bengawan Kamto sekaligus menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum, transparansi dokumen, dan akuntabilitas publik dalam memerangi korupsi. Semua mata kini tertuju pada proses banding yang akan menentukan nasib terdakwa dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan di Jambi.
