Keuangan.id – 20 April 2026 | Di tengah dinamika politik lokal Solo, tokoh senior Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bestari Barus mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menuturkan bahwa belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundurkan diri dari fraksi masing‑masing dan beralih ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Barus, langkah itu merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengubah lanskap politik daerah.
Latar Belakang Politik di Solo
Kota Solo dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa dan juga arena persaingan partai yang sengit. Pada Pilkada 2024 lalu, koalisi pemerintah berhasil mengamankan mayoritas kursi DPRD, namun persaingan antar partai tetap intens. PSI, partai yang mengusung platform anti‑korupsi dan generasi muda, secara bertahap meningkatkan eksistensinya di wilayah Jawa Tengah, termasuk Solo.
Pernyataan Bestari Barus
Bestari Barus, yang selama ini memegang peran penting dalam jaringan politik Partai Persatuan Indonesia, mengungkapkan dalam sebuah pertemuan tertutup pada 18 April 2026 bahwa setidaknya tiga belas anggota DPR akan mengajukan pengunduran diri dalam waktu dekat. “Mereka merasa tidak lagi dapat berkontribusi secara optimal di partai asalnya, terutama setelah kebijakan pusat yang mengedepakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa Barat,” kata Barus.
Barus menambahkan, “Saya melihat pergeseran pola loyalties yang dipicu oleh kebijakan Jokowi yang menekankan desentralisasi dana dan proyek. Anggota‑anggota DPR yang sebelumnya bergabung dengan partai‑partai tradisional kini merasa lebih cocok dengan visi PSI yang menekankan transparansi dan partisipasi masyarakat.”
Motif Anggota DPR Pindah ke PSI
- Keinginan untuk terlibat dalam partai yang lebih progresif dan berorientasi pada generasi muda.
- Kekecewaan atas alokasi anggaran yang dirasa tidak adil bagi daerah‑daerah Jawa Tengah.
- Harapan mendapatkan posisi strategis dalam struktur PSI yang masih berkembang.
Beberapa anggota yang disebutkan secara anonim menegaskan bahwa mereka ingin menyalurkan aspirasi konstituen secara lebih efektif melalui platform PSI, yang secara konsisten menyoroti isu‑isu kepemudaan, pendidikan, dan reformasi birokrasi.
Pengaruh Kebijakan Jokowi
Sejak masa jabatan pertama, Presiden Jokowi menekankan program “Indonesia Maju” yang berfokus pada pembangunan infrastruktur besar‑besaran. Namun, kritik muncul bahwa alokasi dana cenderung memusat di wilayah‑wilayah yang sudah maju, meninggalkan daerah‑daerah seperti Solo dalam posisi kurang mendapat perhatian.
Barus menilai, “Efek Jokowi tidak hanya pada sektor ekonomi, melainkan juga memicu pergeseran politik. Kebijakan yang dianggap tidak merata memicu rasa tidak puas di kalangan legislator, yang akhirnya mencari alternatif politik lain.”
Reaksi Partai dan Publik
Partai Persatuan Indonesia menanggapi pernyataan Barus dengan pernyataan resmi yang menolak spekulasi peralihan anggota. “Kami tetap berkomitmen pada agenda pembangunan daerah dan tidak akan membiarkan dinamika politik mengganggu stabilitas pemerintahan,” ujar juru bicara partai.
Di sisi lain, PSI menyambut baik potensi masuknya anggota DPR baru. “Kehadiran mereka akan memperkuat suara kami di parlemen dan memperluas jaringan kami di Jawa Tengah,” ujar ketua cabang PSI Solo.
Masyarakat Solo pun memberikan reaksi campur aduk di media sosial. Sebagian mengapresiasi langkah berani para legislator yang ingin lebih transparan, sementara yang lain menilai hal ini sebagai “politik oportunisme” yang mengabaikan kepentingan konstituen.
Prospek Ke Depan
Jika pernyataan Bestari Barus terbukti, perubahan aliansi ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di DPR RI, terutama dalam rapat‑rapat komisi yang membahas alokasi anggaran daerah. PSI diperkirakan akan memperoleh suara tambahan yang dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi kebijakan nasional.
Namun, proses pengunduran diri dan peralihan ke partai lain tidak serta‑merta terjadi dalam semalam. Prosedur resmi DPR mengharuskan anggota mengajukan surat pengunduran diri, yang kemudian harus disetujui oleh komisi etik. Selain itu, partai tujuan harus menerima anggota baru secara formal.
Dengan latar belakang politik Solo yang dinamis, pergeseran ini dapat menjadi contoh bagi daerah‑daerah lain di Indonesia, menandakan bahwa kebijakan pusat dapat memicu realignmen partai di tingkat nasional.
Ke depannya, observasi terhadap proses ini akan menjadi indikator penting bagi para analis politik dalam menilai sejauh mana kebijakan Presiden Jokowi memengaruhi struktur partai dan pergerakan legislatif di Indonesia.
