Keuangan.id – 04 April 2026 | Jakarta, 4 April 2026 – Badan Ketahanan Pangan Indonesia (ID FOOD) mengakui bahwa perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menimbulkan gangguan signifikan pada alur impor pangan ke Republik Indonesia. Konflik yang kini memuncak di Selat Hormuz, jalur utama bagi lebih dari 30% perdagangan energi dan petrokimia dunia, menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan bahan baku pangan serta lonjakan biaya logistik yang dapat memicu inflasi makanan.
Selat Hormuz berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi kapal-kapal yang membawa bahan baku penting seperti pupuk, bahan baku plastik, serta komoditas pertanian dari Timur Tengah ke Asia. Penutupan atau pembatasan akses selama enam minggu, sebagaimana diproyeksikan oleh lembaga riset CORE Insight, dapat menurunkan volume lalu lintas sebesar 80% dan mengakibatkan kerugian nilai ekspor Indonesia senilai US$606,85 juta. Dampak serupa dirasakan pada sisi impor, terutama pada kebutuhan bahan baku pertanian yang sangat bergantung pada pasokan pupuk nitrogen berbasis gas alam.
Dampak Langsung pada Impor Pangan
Berbagai sektor industri mengonfirmasi peningkatan harga bahan baku sejak awal April 2026. Didik Prasetiyono, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), menyebutkan bahwa sektor otomotif, elektronik, tekstil, farmasi, serta makanan dan minuman mengalami tekanan harga yang “melampaui kenaikan normal”. Khusus sektor makanan, kenaikan harga plastik dan bahan kemasan menggerakkan biaya produksi ke level tertinggi dalam satu dekade terakhir.
- Pupuk urea dan amonia – harga naik 25% karena terganggunya pasokan gas alam.
- Minyak kelapa sawit – biaya transportasi laut meningkat tiga kali lipat, memicu penurunan margin petani.
- Bahan baku plastik – harga resin naik 30% akibat lonjakan biaya energi.
Dengan logistik laut yang terpaksa beralih ke rute lebih panjang melalui Samudra Hindia dan Selat Bab‑el‑Mandeb, waktu pengiriman yang biasanya 15–20 hari kini dapat memakan waktu hingga dua bulan. Hal ini tidak hanya menambah biaya bahan bakar, tetapi juga mengurangi keandalan pasokan, terutama bagi produsen makanan olahan yang mengandalkan bahan baku segar.
Reaksi Pemerintah dan Upaya Mitigasi
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah sedang memantau situasi secara intensif. “Jika distribusi energi terganggu, sektor manufaktur dan pangan akan menjadi yang paling terdampak,” ujar beliau dalam konferensi pers pada 3 April 2026. Pemerintah diperkirakan akan menahan harga BBM serta memperkuat cadangan strategis pupuk dan bahan baku penting lainnya.
ID FOOD menambahkan bahwa mereka akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk domestik, serta memperluas jaringan pemasok alternatif dari negara-negara non‑Timur Tengah, seperti Brasil dan Australia. Selain itu, lembaga tersebut mengusulkan pemberian subsidi sementara bagi produsen pangan yang paling terpengaruh, guna menahan kenaikan harga konsumen.
Implikasi Ekonomi Makro
Konflik ini berpotensi menambah defisit neraca perdagangan Indonesia. Sebagai negara net‑importir minyak, Indonesia diproyeksikan akan mengalami pelebaran defisit neraca migas akibat lonjakan harga minyak dunia. Di sisi lain, pelemahan ekonomi mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan India dapat menurunkan permintaan ekspor komoditas seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit.
Analisis ekonomi menunjukkan risiko stagflasi: inflasi yang dipicu oleh biaya energi dan bahan baku naik, bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Jika tidak ditangani, tekanan ini dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama di kalangan berpenghasilan menengah ke bawah.
Secara keseluruhan, perang di Iran menimbulkan tantangan lintas sektoral yang memerlukan respons kebijakan terkoordinasi antara lembaga pangan, perdagangan, energi, dan keuangan. Keberhasilan mitigasi akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan inflasi, serta mengamankan jalur logistik strategis.
Dengan kondisi yang masih dinamis, ID FOOD berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan pembaruan reguler kepada publik serta pelaku industri. Kewaspadaan bersama menjadi kunci untuk menghindari gangguan yang lebih parah pada ketahanan pangan nasional.
