Keuangan.id – 30 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengajukan permohonan perpanjangan operasi militer Iran menjelang batas 60 hari tanpa persetujuan legislatif. Langkah ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah sekaligus memicu perdebatan sengit di dalam negeri mengenai wewenang presiden dalam memerintahkan aksi militer.
Permintaan Perpanjangan dari Gedung Putih
Letnan Kolonel Purnawirawan Angkatan Darat AS Earl Rasmussen, mantan Wakil Presiden Eurasia Center, menyatakan kepada RIA Novosti bahwa Trump berada dalam “situasi tanpa pilihan menguntungkan” dan kemungkinan besar akan meminta Kongres memberikan tambahan waktu. Operasi militer yang dimulai pada akhir Februari ini akan mencapai 60 hari pada 1 Mei, batas yang ditetapkan oleh War Powers Resolution. Jika tidak memperoleh persetujuan, pasukan harus ditarik atau diberikan tambahan 30 hari melalui pemberitahuan tertulis.
Rasmussen menilai penarikan pasukan dapat merusak citra politik Trump, sementara melanjutkan operasi berpotensi memperburuk situasi keamanan regional. Ia menyerukan agar Trump menghentikan serangan dan mengakui bahwa keputusan menyerang Iran merupakan langkah keliru, meskipun tekanan dari Israel dan elit politik AS terus mendorong eskalasi.
Kerangka Hukum dan Politik di Kongres
War Powers Resolution menuntut presiden untuk memperoleh persetujuan Kongres setelah 60 hari operasi militer berlangsung. Jika tidak, presiden hanya dapat memperpanjang hingga 30 hari tambahan dengan pemberitahuan tertulis. Anggota Kongres, khususnya dari Partai Demokrat, telah menyatakan kesiapan untuk mengajukan gugatan terhadap Trump jika ia melanjutkan aksi militer tanpa otorisasi.
- Permintaan perpanjangan dapat menimbulkan konflik konstitusional antara eksekutif dan legislatif.
- Beberapa senator menilai bahwa operasi melanggar prinsip kedaulatan Iran dan berisiko memicu perang lebih luas.
- Jika Trump menolak penarikan, tekanan politik dalam negeri dapat meningkat, terutama menjelang pemilihan umum.
Kegiatan Militer Lain di Kawasan
Di samping operasi melawan Iran, Israel melancarkan serangan di kota Silwad, Tepi Barat, pada 29 April 2026. Serangan tersebut menewaskan warga Palestina, Abdel Halim Ruhi Hammad, setelah pasukan Israel melakukan penggerebekan pada dini hari. Operasi ini merupakan bagian dari kampanye militer Israel yang telah menelan lebih dari 23.000 penangkapan sejak Oktober 2023, serta menewaskan lebih dari 1.154 warga Palestina.
Insiden ini menambah tekanan internasional terhadap Israel dan menyoroti dinamika konflik yang lebih luas, di mana Amerika Serikat terlibat baik secara langsung melalui operasi militer Iran maupun secara tidak langsung melalui dukungan kepada sekutu seperti Israel.
Penggunaan Teknologi AI dalam Operasi Militer
Di tengah kontroversi kebijakan militer, laporan terpisah menyebutkan bahwa perusahaan teknologi Google telah mengizinkan penggunaan kecerdasan buatan untuk operasi rahasia militer AS, meskipun mendapat protes dari sebagian karyawan. Hal ini menambah dimensi baru dalam perdebatan etika penggunaan AI dalam konflik bersenjata.
Semua perkembangan ini menegaskan bahwa keputusan Trump untuk memperpanjang operasi militer Iran tidak hanya menjadi isu militer semata, melainkan juga menyentuh ranah hukum, politik domestik, serta dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Dengan tekanan internal dari Kongres, kritik internasional, dan ketegangan yang meningkat akibat aksi Israel, masa depan operasi militer Iran tetap menjadi pertaruhan tinggi bagi pemerintahan Trump. Keputusan selanjutnya akan menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan stabilitas regional dalam beberapa bulan mendatang.
