Keuangan.id – 07 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan pengungsi di Aceh Tamiang. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi tingkat menteri yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Latar Belakang Bencana
Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih merasakan dampak hidrometeorologi yang melanda pada akhir 2025. Curah hujan ekstrem, banjir, dan tanah longsor mengakibatkan ribuan rumah rusak, infrastruktur terputus, serta ribuan warga mengungsi ke pusat-pusat penampungan sementara (huntara). Meskipun sebagian besar daerah telah kembali beroperasi, Aceh Tamiang masih menjadi titik fokus karena kondisi jalan yang terhambat dan kebutuhan hunian yang belum terpenuhi secara memadai.
Indikator Pemulihan
Dalam rapat, Tito menegaskan bahwa pemulihan di ketiga provinsi diukur melalui beberapa indikator utama:
- Fungsi pemerintahan berjalan kembali secara normal.
- Infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah terdampak.
- Layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat melayani kembali masyarakat.
- Aktivitas ekonomi, terutama pertanian, perikanan, dan perdagangan.
- Pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.
Menurut data internal, Sumatera Barat menunjukkan progres tercepat dengan 13 dari 16 kabupaten/kota yang terdampak sudah kembali beroperasi secara relatif lancar. Sumatera Utara berada di urutan kedua dengan sebagian besar daerah menunjukkan perbaikan signifikan, namun masih ada beberapa wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Aceh, khususnya Aceh Tamiang, masih memerlukan upaya intensif terutama pada pembangunan hunian tetap (huntap) dan perbaikan akses jalan utama.
Prioritas Huntap di Aceh Tamiang
Tito menekankan bahwa hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama karena pengungsi tidak dapat terus-menerus tinggal di hunian sementara (huntara) yang bersifat temporer. “Huntap menjadi prioritas yang paling penting, kemudian hal-hal yang sangat urgen seperti jembatan dan jalan harus segera ditangani,” tegasnya. Pemerintah menargetkan penyelesaian tahap awal pembangunan huntap di Aceh Tamiang dalam kurun waktu enam bulan ke depan, dengan dukungan dana alokasi khusus yang telah dialokasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rencana induk tiga tahun.
Sinergi Lintas Kementerian
Rapat tersebut juga menyoroti sinergi antar lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipuji atas respons cepat dalam memperbaiki akses jalan yang terputus akibat longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau kondisi pengungsi, sementara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengkoordinasikan alokasi sumber daya manusia dan logistik. Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menko Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menteri PU Dody Hanggodo hadir secara langsung, menandakan komitmen tinggi pemerintah pusat.
Tantangan dan Rencana Jangka Panjang
Meski ada kemajuan, Tito mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan tahan banjir. Pemerintah memperkirakan proses pemulihan secara menyeluruh akan memakan waktu hingga tiga tahun, dengan rencana induk (renduk) yang telah disusun oleh Bappenas. “Masalahnya luas dan kompleks, sehingga dibutuhkan rencana induk tiga tahun untuk mengatasinya,” ujarnya.
Secara keseluruhan, upaya percepatan pembangunan huntap di Aceh Tamiang diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi normal bagi warga terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan. Pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah akan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
Dengan komitmen kuat dari pimpinan kementerian serta dukungan anggaran yang telah dialokasikan, diharapkan Aceh Tamiang dapat segera keluar dari fase darurat dan memasuki fase pembangunan berkelanjutan. Warga yang selama ini mengungsi di huntara diharapkan dapat segera pindah ke hunian tetap yang lebih layak, sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial yang sempat terhenti.
