Keuangan.id – 27 April 2026 | Pada akhir pekan lalu, aparat kepolisian mengungkap jaringan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang menggunakan mobil modifikasi khusus untuk mengangkut 2 ton solar ilegal di wilayah Pangkal Pinang. Penangkapan dilakukan setelah operasi gabungan antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan dan Pomdam II/Sriwijaya, yang sebelumnya berhasil mengamankan dua kapal tanker berkapasitas total 82.000 kiloliter di perairan Banyuasin.
Modus Operandi
Modus yang dipakai pelaku melibatkan kendaraan roda empat yang diubah secara radikal. Mobil tersebut dilengkapi dengan tangki tersembunyi berkapasitas sekitar 2.000 liter, dilapisi bahan anti‑korosi, serta dilengkapi sistem pompa otomatis yang memungkinkan pengisian dan pengosongan bahan bakar secara cepat. Menurut Kombes Doni Satrya Sembiring, Direktur Reserse Kriminal Khusus, kendaraan ini beroperasi secara simultan dengan kapal tanker yang melintas di sungai Musi, memanfaatkan titik penurunan barang di dermaga PT Star Sampurna Indonesia, Kabupaten Banyuasin.
Penangkapan dan Bukti
Operasi penangkapan terjadi pada Rabu, 22 April 2026, sekitar pukul 22.45 WIB. Dua kapal—Kapal Tanker JAYA (10.000 kiloliter) dan Kapal SPOB JESSLYN 1 (72.000 kiloliter)—diamankan bersama enam orang awak kapal. Selama pemeriksaan, petugas menemukan jejak bahan bakar di dalam tangki mobil yang diparkir di area dermaga, serta dokumen palsu yang mengindikasikan status kepemilikan BBM subsidi.
Analisis laboratorium mengonfirmasi bahwa sampel BBM yang diambil dari kendaraan mengandung kadar sulfur yang sesuai dengan standar subsidi, menegaskan bahwa bahan bakar tersebut memang berasal dari alokasi pemerintah. Dokumen kapal yang dipalsukan menunjukkan upaya penyamaran transaksi, di mana solar dijual dari satu kapal ke kapal lain di perairan sungai, kemudian dialihkan ke darat melalui mobil modifikasi tersebut.
Reaksi Pihak Berwenang
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa operasi ini melibatkan tujuh satuan kepolisian, termasuk satuan khusus yang menangani kejahatan lintas wilayah. “Kami akan memperketat pengawasan pada jalur distribusi energi, terutama di titik‑titik rawan penyelundupan seperti dermaga dan pelabuhan kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satker Pomdam II menambahkan bahwa jaringan ini diperkirakan memiliki cabang distribusi yang lebih luas, mencakup beberapa kabupaten di Pulau Sumatera dan wilayah sekitarnya. “Kami sedang melakukan penyelidikan lanjutan untuk melacak alur distribusi akhir, apakah BBM subsidi ini akan dijual kembali di pasar gelap atau disalurkan ke konsumen akhir dengan harga murah,” kata pejabat tersebut.
Dampak dan Upaya Pencegahan
Kasus selundup BBM subsidi ini menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Dengan tarif subsidi yang masih tinggi, penyelundupan 2 ton solar saja dapat mengakibatkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Lebih jauh, praktik ini mengganggu pasar resmi, menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi pemerintah.
Pemerintah pusat telah menginstruksikan peningkatan penggunaan teknologi monitoring, seperti GPS pada kapal tanker dan sensor deteksi pada kendaraan komersial. Selain itu, kolaborasi lintas daerah antara kepolisian, bea cukai, dan otoritas pelabuhan diharapkan dapat menutup celah‑celah yang dimanfaatkan pelaku.
Pengungkapan jaringan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha transportasi yang ingin memanfaatkan celah regulasi. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi efek jera, sekaligus mendorong reformasi kebijakan distribusi BBM subsidi agar lebih transparan dan akuntabel.
Dengan penangkapan ini, aparat menegaskan komitmen mereka untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan subsidi energi tepat sasaran, bukan menjadi sumber keuntungan gelap bagi oknum tertentu.
