Keuangan.id – 07 April 2026 | Jawa Timur – Ketersediaan LPG 3 kg di provinsi ini terus dipertahankan dalam kondisi terkendali meski beberapa wilayah di Indonesia menghadapi kelangkaan gas melon subsidi. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Iwan Yudha Wibawa, menyatakan bahwa stok LPG yang siap disalurkan ke depot‑depot regional berada pada level sekitar 4,4 hari atau setara dengan 4 hari 9,6 jam. Konsumsi harian masyarakat diperkirakan mencapai 6.000 metrik ton.
Data Stok dan Distribusi
Pada kunjungan ke pangkalan LPG Nur Komari di Jalan Jemursari II, Surabaya, Iwan menjelaskan bahwa angka 4,4 hari mencerminkan persediaan yang berada di dalam jaringan distribusi akhir, bukan total persediaan nasional. “Jika dihitung termasuk stok yang berada di kapal, pelabuhan, dan yang sedang dalam perjalanan, total cadangan LPG di Indonesia melampaui 20 hari,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Pertamina melakukan stabilisasi stok secara berkelanjutan, sehingga tidak ada jeda pasokan yang signifikan.
- Stok di depo Jawa Timur: ~4,4 hari
- Konsumsi harian: ~6.000 ton
- Stok nasional (depo + kapal + pengiriman): >20 hari
Penjelasan ini penting karena angka stok yang lebih pendek dapat disalahartikan sebagai indikasi krisis. Iwan menambahkan bahwa stok di depo hanyalah satu segmen dari rantai pasokan yang lebih luas, sehingga menilai ketersediaan LPG harus melibatkan semua komponen logistik.
Penegasan Pemerintah Daerah
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga mengingatkan publik agar tidak menginterpretasikan data stok 4,4 hari sebagai keadaan darurat. “Angka tersebut adalah bagian dari sistem distribusi normal yang telah berjalan lama, bahkan sebelum konflik di Timur Tengah memengaruhi pasar energi global,” kata Dardak. Ia menegaskan bahwa jalur distribusi LPG Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada Selat Hormuz, sehingga gangguan langsung dari konflik tersebut dapat dihindari.
Selain itu, Dardak mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Ia memperingatkan bahwa aksi massa membeli secara berlebihan dapat memicu kelangkaan yang sebenarnya tidak ada, mengganggu keseimbangan distribusi, dan menambah beban logistik.
Respons Bupati Lombok Timur
Di wilayah Lombok Timur, Bupati Lotim juga menanggapi kekhawatiran warga terkait kelangkaan LPG 3 kg. Menurut pernyataan resmi, tidak ada indikasi penimbunan atau oknum yang menyimpan tabung secara tidak sah. “Warga terlalu panik, padahal pasokan tetap lancar,” ujar Bupati. Ia menambahkan bahwa aparat daerah bersama Pertamina Patra Niaga terus memantau pergerakan pasokan untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Aturan Baru Pembelian LPG 3 kg
Seiring upaya menjaga kestabilan distribusi, pemerintah daerah Jawa Timur memperkenalkan aturan pembelian LPG 3 kg yang mensyaratkan identitas KTP dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebijakan ini bertujuan meminimalisir penimbunan ilegal, mempermudah pencatatan transaksi, serta memastikan setiap konsumen memiliki akses yang adil. Meskipun detail operasional masih dalam proses sosialisasi, pelaku usaha diharapkan menyesuaikan prosedur penjualan sesuai regulasi baru.
Strategi Penanganan Risiko Pasokan
Untuk mengantisipasi potensi gangguan eksternal, Pertamina mengoptimalkan beberapa strategi:
- Penguatan cadangan strategis di pelabuhan utama.
- Peningkatan frekuensi kapal tanker yang mengangkut LPG dari luar negeri.
- Pemantauan real‑time melalui sistem manajemen rantai pasok.
- Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan daerah.
Langkah‑langkah tersebut dipandang dapat menahan fluktuasi pasar dan menjaga pasokan tetap stabil meski terjadi gejolak geopolitik.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat laporan kelangkaan LPG di beberapa daerah lain, Jawa Timur menunjukkan tingkat kesiapan yang cukup baik. Pemerintah daerah, bersama Pertamina, menekankan pentingnya perilaku konsumen yang bertanggung jawab serta kepatuhan pada regulasi baru. Dengan koordinasi yang kuat dan cadangan yang memadai, risiko terjadinya krisis pasokan LPG 3 kg di Jawa Timur dapat diminimalisir.
