Keuangan.id – 16 April 2026 | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan bahwa tiga jaksa yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang bersama Mantan Kajari Karo, Danke Rajagukguk, akan menghadapi sanksi etik yang tegas. Keputusan ini muncul setelah penyelidikan internal mengungkap adanya dugaan manipulasi proses peradilan dalam kasus kriminal yang melibatkan nama Amsal Sitepu.
Pengangkatan kembali Kajari Karo, Danke Rajagukguk, sempat menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa ia dicopot dari jabatan sebelumnya karena dugaan pelanggaran kode etik. Kejagung menegaskan bahwa tindakan disiplin terhadap pejabat yudikatif dan jaksa yang terlibat merupakan upaya untuk menegakkan integritas lembaga peradilan.
Latar Belakang Kasus
Kasus Amsal Sitepu, seorang pengusaha yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, menjadi titik tolak terjadinya kontroversi. Pada awal 2023, proses penyidikan terhenti secara misterius setelah Kajari Karo, Danke Rajagukguk, memberikan perintah kepada tiga jaksa senior untuk menunda atau menghentikan penyidikan. Keputusan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi peradilan di wilayah Karo.
Selama beberapa bulan, media lokal dan lembaga pengawas melaporkan adanya tekanan politik terhadap jaksa yang mencoba melanjutkan penyidikan. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Kajari dengan tindakan kriminal, pola perilaku tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip etika profesi hakim.
Investigasi Internal dan Temuan
Tim investigasi Kejagung, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pengawasan Internal, melakukan audit menyeluruh terhadap korespondensi, notulen rapat, dan catatan keputusan hakim. Hasil temuan menunjukkan adanya tiga jaksa—namanya tidak diungkapkan demi melindungi proses hukum—yang secara konsisten menuruti arahan Kajari, meski bertentangan dengan prosedur standar.
- Jaksa A terlibat dalam penulisan surat rekomendasi penundaan penyidikan.
- Jaksa B menandatangani berkas-berkas yang mengindikasikan persetujuan atas permohonan pembebasan tanggung jawab.
- Jaksa C mengabaikan laporan internal tentang potensi konflik kepentingan.
Semua tindakan tersebut dinilai melanggar Kode Etik Jaksa (KEJ) serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2005 tentang Aparatur Sipil Negara.
Reaksi Publik dan Pengawasan Internal
Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Lembaga Transparansi Indonesia (LTI) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKAI), menuntut agar proses hukum berjalan tanpa campur tangan. Demonstrasi damai di beberapa kota Sumatera Utara menyoroti keprihatinan masyarakat terhadap integritas peradilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengirimkan surat resmi kepada Kejagung, meminta agar penyelidikan tidak hanya terbatas pada jaksa, melainkan mencakup seluruh rangkaian keputusan yang mempengaruhi kasus Amsal Sitepu.
Langkah Kejagung
Kejagung menegaskan bahwa sanksi etik akan dijatuhkan setelah prosedur administrasi selesai. Bentuk sanksi dapat meliputi penurunan pangkat, penangguhan tugas, hingga pencabutan izin praktek sebagai jaksa. Keputusan akhir akan diumumkan dalam rapat pleno Direktorat Pengawasan Intern.
Selain itu, Kejagung berencana memperkuat mekanisme pengawasan internal dengan mengadopsi sistem audit digital yang dapat mendeteksi pola penyimpangan secara real‑time. Inisiatif ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan meningkatkan akuntabilitas pejabat peradilan.
Di tingkat regional, Kejari Karo telah menyiapkan prosedur rekrutmen kembali untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh Danke Rajagukguk. Proses seleksi akan melibatkan panel independen yang terdiri dari perwakilan akademisi hukum, LSM, serta pejabat tinggi Kejagung.
Secara keseluruhan, langkah tegas Kejagung menandai upaya serius pemerintah untuk menegakkan standar etika dalam lembaga peradilan. Meskipun proses hukum masih berjalan, harapan masyarakat kini beralih pada implementasi sanksi yang transparan dan adil.
Jika sanksi etik dijatuhkan, kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam memperkuat budaya integritas di kalangan jaksa dan hakim. Pengawasan yang lebih ketat serta keterbukaan informasi diharapkan menjadi kunci utama dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.
