Keuangan.id – 06 April 2026 | Seorang pelajar kelas XI SMK NU Miftahul Falah Kudus, Muhammad Rafif Arsya Maulidi, menorehkan aksi sosial yang menarik perhatian nasional dengan menulis surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Rafif menolak menerima haknya atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengusulkan agar dana yang seharusnya dialokasikan untuk dirinya dialihkan menjadi tambahan tunjangan bagi guru-guru di sekolahnya.
Program MBG, yang diluncurkan pemerintah pada 2023, bertujuan memberikan asupan gizi seimbang kepada siswa selama jam belajar. Setiap hari sekolah, siswa berhak menerima makanan senilai sekitar Rp15.000. Dengan perkiraan 25 hari belajar per bulan, manfaat total selama 18 bulan masa studi terakhir Rafif dapat mencapai Rp6,75 juta.
Surat Cinta untuk Guru
Rafif, yang mengaku berasal dari keluarga sederhana, menuliskan latar belakang rasa hormatnya terhadap guru sejak kecil. Ia menyatakan, “Setelah orang tua, guru adalah sosok yang paling saya hormati.” Menurutnya, masih banyak guru, terutama yang berstatus honorer, belum memperoleh kesejahteraan layak meski mengabdikan diri mengajar dengan dedikasi tinggi.
Dalam perhitungannya, dana MBG sebesar Rp6,75 juta tidak akan mengubah kondisi hidupnya secara signifikan, tetapi dapat menjadi simbol penghargaan bagi para pendidik. “Jika dana tersebut dapat menjadi tambahan tunjangan bagi guru, maka mereka akan merasa lebih dihargai,” tulis Rafif dalam surat yang diunggah di akun Instagram pribadinya @arsya_graph pada 5 April 2026.
Tanggapan Lembaga Pendidikan
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menanggapi aksi tersebut dengan apresiasi. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai langkah Rafif sebagai “cermin kepedulian sosial yang jarang muncul di usia muda.” Ia menambahkan, aksi ini sekaligus kritik tajam terhadap prioritas kebijakan pemerintah yang masih lebih menitikberatkan pada bantuan langsung kepada siswa daripada peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar.
- JPPI menyoroti kebutuhan mendesak guru honorer yang gajinya di bawah UMP.
- Surat Rafif dianggap sebagai contoh karakter kuat yang dapat memicu diskusi kebijakan.
- Organisasi berharap pemerintah akan meninjau kembali alokasi anggaran MBG.
Reaksi Publik dan Media
Setelah surat tersebut diunggah, jaringan sosial media di Indonesia dipenuhi komentar dukungan. Banyak netizen memuji keberanian seorang pelajar yang rela menolak bantuan demi kesejahteraan guru. Beberapa tokoh pendidikan dan aktivis menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, guru, dan siswa untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.
Berita ini juga diangkat oleh media nasional seperti Republika dan Pikiran Rakyat, yang menambahkan konteks tentang kasus keracunan MBG di Jawa Timur serta tantangan fiskal pemerintah dalam mengelola program berskala nasional.
Implikasi Kebijakan
Hingga saat penulisan artikel, pemerintah belum memberikan respons resmi terhadap permintaan Rafif. Namun, surat tersebut menambah tekanan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi kembali mekanisme alokasi dana MBG. Jika dana MBG memang dialihkan sebagian untuk guru, hal itu dapat membuka preseden baru dalam penataan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer yang selama ini bergantung pada tunjangan tambahan.
Analisis kebijakan menunjukkan bahwa peningkatan gaji guru berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran, menurunkan tingkat putus sekolah, dan memperbaiki indikator pencapaian pendidikan nasional. Oleh karena itu, permintaan Rafif tidak hanya bersifat simbolis, melainkan mengangkat isu struktural yang telah lama menjadi perdebatan.
Secara keseluruhan, aksi Rafif mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap sistem pendidikan Indonesia. Dengan menempatkan kesejahteraan guru di atas kepentingan pribadi, ia mengingatkan semua pemangku kepentingan bahwa keberhasilan program MBG maupun kebijakan pendidikan lainnya akan lebih optimal bila guru—sebagai pilar utama pembelajaran—mendapatkan penghargaan yang setimpal.
