Keuangan.id – 16 Maret 2026 | Jumat, 13 Maret 2026 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait acara buka bersama (bukber) yang digelar pada 6 Maret 2026 dengan tema “Bollywood” di Mahabarata Palace Graha Unesa, Surabaya. Acara yang ditampilkan dalam video beredar luas di media sosial menimbulkan protes karena dianggap mewah dan tidak sensitif pada kondisi ekonomi warga Sidoarjo yang tengah menghadapi banyak tantangan infrastruktur.
Latar Belakang dan Tujuan Acara
Acara bukber tersebut sekaligus menjadi rapat koordinasi (rakor) internal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyelenggara mengklaim bahwa penggunaan gedung Mahabarata Palace, yang biasanya dipakai untuk pernikahan atau event berskala besar, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jadwal pada bulan Ramadan serta mempromosikan fasilitas universitas kepada masyarakat. Menurut Bupati Subandi, tujuan tambahan adalah memfasilitasi pertemuan dengan para kepala OPD, camat, dan tokoh kepolisian daerah, sekaligus menonjolkan produk UKM Sidoarjo yang menjadi penyedia makanan dan dekorasi.
Reaksi Publik dan Kritik
Setelah video bukber beredar, netizen menuding adanya pemborosan dana publik, terutama mengingat adanya laporan jalan berlubang dan masalah infrastruktur lain di wilayah tersebut. Tagar #BukberBollywood dan #APBDTidakTerpakai menjadi viral, menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan menyoroti kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dasar warga. Beberapa komentar menyoroti ironi ketika Bupati Subandi sekaligus menegur Sekda, padahal ia sendiri hadir di meja yang sama bersama pejabat lainnya.
Klarifikasi Sekda dan Penegasan Tanpa APBD
Dalam unggahan resmi di akun media sosialnya, Fenny Apridawati menegaskan bahwa seluruh biaya acara tidak diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyatakan bahwa biaya berasal dari sponsor swasta, dana pribadi, dan produk UKM setempat. Sekda juga menambahkan bahwa tidak ada unsur pengambilan dana publik dan bahwa semua pengeluaran telah dicatat dalam laporan keuangan yang transparan.
Teguran Bupati Subandi
Menanggapi kontroversi, Bupati Subandi secara lisan memberikan teguran kepada Sekda, menekankan pentingnya sensitivitas pejabat publik terhadap kondisi masyarakat. Subandi menjelaskan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut bersifat formal, sebagai bagian dari undangan resmi, dan tidak bermaksud mengesampingkan kritik. Ia menutup dengan janji akan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas resmi dalam acara serupa di masa mendatang.
Implikasi Politik dan Sosial
Kasus ini menyoroti dinamika hubungan antara pejabat daerah dan publik di era digital, di mana setiap aksi pejabat dapat dengan cepat menjadi sorotan nasional. Penggunaan tema “Bollywood” yang dianggap glamor memicu perdebatan tentang batas antara budaya hiburan dan tanggung jawab publik. Selain itu, klaim tidak memakai APBD menambah dimensi teknis mengenai akuntabilitas keuangan daerah, menuntut transparansi yang lebih ketat dalam proses perencanaan acara resmi.
Secara keseluruhan, peristiwa bukber mewah ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara upaya promosi, kebudayaan, dan kebutuhan dasar warga. Permintaan maaf Sekda Fenny Apridawati serta teguran Bupati Subandi menunjukkan adanya upaya koreksi, namun publik tetap menuntut tindakan konkret, termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan kebijakan keuangan yang lebih terbuka.
