Keuangan.id – 05 Mei 2026 | Rencana pemerintah yang mengusulkan suku bunga kredit sebesar 5% melalui kebijakan yang diusung Prabowo mendapat sorotan tajam dari kalangan ekonom. Meskipun digambarkan sebagai langkah pro‑rakyat, ada sejumlah risiko yang mengintai sektor perbankan, khususnya Bank Himbara, serta beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Latar Belakang
Usulan kredit murah 5% bertujuan memperlancar akses pembiayaan bagi rumah tangga dan usaha kecil. Namun, mekanisme subsidi bunga yang diperlukan akan menambah beban fiskal negara.
Risiko terhadap APBN
- Subsidi bunga dapat memakan ruang anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor lain.
- Kenaikan defisit dapat menekan peringkat kredit sovereign Indonesia.
Dampak pada Profitabilitas Bank Himbara
Bank Himbara, sebagai institusi yang paling terpapar kebijakan ini, harus menyeimbangkan antara penyaluran kredit dengan margin keuntungan yang memadai.
| Aspek | Potensi Dampak |
|---|---|
| Margin Bunga | Penurunan signifikan akibat suku bunga rendah. |
| Likuiditas | Penarikan dana untuk menutupi subsidi dapat mengganggu likuiditas. |
| Risiko Kredit | Meningkatnya kredit bermasalah bila seleksi tidak ketat. |
Reaksi Para Ekonom
Beberapa ekonom menilai bahwa skema ini berpotensi menambah beban fiskal tanpa jaminan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Mereka menekankan perlunya mekanisme yang lebih terukur, misalnya penetapan batas maksimum kredit subsidi dan evaluasi berkala.
Secara keseluruhan, meskipun niatnya terpuji, kebijakan kredit murah 5% harus dihadapkan pada analisis mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara dan kesehatan perbankan.
