Keuangan.id – 09 April 2026 | Ribuan warga Israel menggelar aksi demonstrasi massal di berbagai kota pada Rabu (8/4/2026), menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan keterlibatan negara dalam perang melawan Iran. Para demonstran mengangkat spanduk dengan slogan keras, “Anda hancurkan negara demi ego sendiri,” menandakan kekecewaan mendalam atas keputusan gencatan senjata dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran yang didukung oleh pemerintah Netanyahu.
Latar Belakang Gencatan Senjata AS‑Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 7 April 2026 kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, yang disepakati kembali pada 8 April. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat menimbulkan kehancuran massal di wilayah Timur Tengah. Israel, sebagai sekutu utama AS, menyatakan dukungan publik terhadap inisiatif tersebut, meski keputusan akhir tidak melibatkan pejabat keamanan Israel dalam perundingan.
Protes Massal di Tanah Israel
Demonstrasi yang dipimpin oleh kelompok-kelompok aktivis, organisasi mahasiswa, serta warga biasa menyebar dari Tel Aviv hingga Yerusalem. Mereka menuntut transparansi, mengkritik keputusan yang dianggap mengabaikan keamanan nasional, dan menuduh Netanyahu mengutamakan ambisi pribadi di atas kepentingan negara. “Kami tidak akan diam ketika pemimpin kami mengorbankan masa depan Israel demi kepentingan politik pribadi,” ujar seorang demonstran yang menolak disebutkan namanya.
Kritik Tajam Oposisi Terhadap Netanyahu
Para pemimpin oposisi, termasuk mantan Perdana Menteri Yair Lapid dan Ketua Partai Demokrat Yair Golan, melontarkan kritik pedas di media sosial dan konferensi pers. Lapid menulis di platform X, “Tidak pernah ada bencana politik seperti ini dalam seluruh sejarah kami. Israel bahkan tidak berada di meja perundingan ketika keputusan dibuat terkait inti keamanan nasional kami.” Ia menambahkan bahwa kegagalan strategis tersebut berada pada ranah politik, bukan militer, mengingat pasukan Israel telah menjalankan semua perintah dengan baik.
Golan menegaskan, “Janji kemenangan bersejarah dan keamanan generasi mendatang berakhir menjadi salah satu kegagalan strategis paling parah yang pernah dialami Israel. Ini membahayakan keamanan negara selama bertahun‑tahun ke depan.” Anggota parlemen Avigdor Liberman juga menambah, “Kesepakatan ini memberi Iran kesempatan untuk regroup, memperkuat program nuklir, dan meningkatkan dukungan kepada kelompok militan di kawasan.”
Implikasi Politik dan Keamanan
Kritik-kritik ini menambah tekanan politik yang sudah menumpuk pada pemerintahan Netanyahu, yang sebelumnya telah menghadapi tuduhan korupsi dan kebijakan militer yang kontroversial. Para analis memperkirakan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan strategis—seperti menghancurkan program nuklir Iran, menetralkan kemampuan rudal balistik, dan mengurangi pengaruh Teheran di wilayah—dapat memicu perubahan koalisi dalam Knesset dan meningkatkan kemungkinan pemilihan umum dini.
Di sisi lain, kantor Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata tidak mencakup Lebanon, menegaskan bahwa Israel akan terus melakukan operasi militer melawan kelompok Hizbullah di wilayah perbatasan. Pernyataan ini menimbulkan kebingungan di antara warga, mengingat serangan udara tetap terjadi di kota‑kota Lebanon seperti Machgharah dan Tyre meski ada perjanjian damai.
Reaksi Internasional dan Tantangan Keamanan di Lebanon
Komunitas internasional menyambut gencatan senjata dengan harapan mengurangi ketegangan, namun memperingatkan bahwa ketidakjelasan mengenai wilayah yang termasuk dalam perjanjian dapat memperpanjang konflik. Pakistan, melalui Perdana Menteri Shehbaz Sharif, menawarkan mediasi lanjutan di Islamabad untuk menegosiasikan perdamaian yang lebih komprehensif, termasuk Lebanon.
Israel tetap menegaskan bahwa operasi di Lebanon tidak akan dihentikan sampai ancaman Hizbullah diatasi, memperparah persepsi bahwa kebijakan luar negeri Netanyahu berfokus pada kepentingan militer jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak politik jangka panjang.
Dengan gelombang protes yang terus menguat dan kritik tajam dari oposisi internal, masa depan kebijakan luar negeri Israel berada di persimpangan. Pemerintahan Netanyahu harus menyeimbangkan antara tekanan domestik yang menuntut akuntabilitas politik dan kebutuhan keamanan yang menuntut tindakan tegas di medan perang.
Jika tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan politik yang telah terjadi, Israel berisiko mengalami fragmentasi koalisi pemerintahan, memperlemah posisi tawar dalam negosiasi regional, dan menambah ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
