Keuangan.id – 31 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah menteri lainnya menandatangani sepuluh Nota Kesepahaman (MoU) dengan Jepang pada kunjungan resmi ke Tokyo pada 30 Maret 2024. Nilai total kerja sama mencapai sekitar USD 23,1 miliar atau setara Rp 392,7 triliun.
Kesepakatan tersebut menegaskan peran Jepang sebagai mitra strategis utama Indonesia, sekaligus sebagai investor terbesar kelima dan tujuan ekspor keempat bagi Indonesia. Investasi Jepang tercatat sekitar USD 3,13 miliar, terutama di sektor otomotif, transportasi, kimia, dan farmasi, serta partisipasi dalam skema kerja sama pemerintah‑dan‑badan usaha (KPBU) untuk infrastruktur.
- Energi hijau: dukungan pada proyek energi terbarukan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
- Hilirisasi industri: pengembangan kapasitas produksi dalam rantai nilai industri, termasuk manufaktur lanjutan.
- Penguatan rantai pasok global: kolaborasi untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi rantai pasok di kawasan Indo‑Pasifik.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar melanjutkan hubungan lama, melainkan mempercepat kemajuan bersama dalam era yang semakin terintegrasi. Ia menilai investasi Jepang membawa kualitas, disiplin, teknologi tinggi, dan komitmen jangka panjang yang berharga bagi pembangunan Indonesia.
Menteri Airlangga menambahkan bahwa pembaruan Indonesia‑Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) akan memperluas akses pasar, meningkatkan kolaborasi, dan memodernisasi kerangka ekonomi bilateral. Pertemuan bisnis‑to‑bisnis dan penandatanganan MoU dipandang sebagai langkah konkret menuju kemitraan yang lebih kuat dan inovatif.
Ke depan, ketiga fokus utama—transisi energi, transformasi industri, dan penguatan rantai pasok—diantisipasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi kedua negara serta kawasan Indo‑Pasifik.
