Keuangan.id – 15 Maret 2026 | Jakarta, 14 Maret 2026 – Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik setelah ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan permohonan restorative justice (RJ). Langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh sesama tersangka, Eggi Sudjana, kini menandai perubahan sikap Rismon yang sebelumnya menuduh ijazah Presiden ketujuh Republik Indonesia tidak asli.
Latihan Kembali: Dari Tuduhan ke Pengakuan
Rismon, yang dikenal lewat publikasi kontroversial “Jokowi‘s White Paper”, sempat menyatakan bahwa ia menemukan manipulasi digital pada ijazah S1 Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ia mengubah pendirian setelah melakukan pertemuan dengan Presiden di kediamannya, Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tertutup pada 12 Maret, Rismon menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Jokowi, mengakui bahwa temuan sebelumnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.
“Sebagai peneliti independen, saya harus mampu mengoreksi kesalahan saya,” ujar Rismon dalam pernyataan setelah pertemuan. Ia menegaskan bahwa tidak ada manipulasi warna atau nilai integer yang dapat mengubah tampilan ijazah secara signifikan.
Restorative Justice: Jalur Penyelesaian Alternatif
Setelah pertemuan dengan Presiden, Rismon mengajukan surat permohonan RJ ke Polda Metro Jaya. Permohonan tersebut diajukan pada awal pekan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. RJ merupakan proses mediasi antara tersangka, korban, dan aparat penegak hukum untuk mencapai penyelesaian damai, tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang panjang.
Langkah Rismon mengikuti jejak Eggi Sudjana, yang pada Januari 2026 berhasil menyelesaikan kasusnya melalui RJ setelah pertemuan dengan Jokowi di Solo. Kasus Eggi kemudian dihentikan, meninggalkan enam tersangka lainnya dalam proses hukum.
Perkembangan Hukum dan Klaster Tersangka
Kasus ijazah palsu melibatkan total delapan tersangka, yang dibagi menjadi dua klaster berdasarkan peran masing-masing. Klaster pertama meliputi Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah, yang dijerat Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik) serta sejumlah pasal ITE. Klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma (dr Tifa), yang selain Pasal 310 KUHP, juga dikenai Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait akses ilegal dokumen elektronik.
| Klaster | Tersangka | Pasal yang Dikenakan |
|---|---|---|
| 1 | Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah | Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 160 KUHP, 27a juncto 45 ayat 4, 28 ayat 2 juncto 45a ayat 2 (UU ITE) |
| 2 | Roy Suryo, Rismon Sianipar, dr Tifa | Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 32 ayat 1 juncto 48 ayat 1, 35 juncto 51 ayat 1, 27a juncto 45 ayat 4, 28 ayat 2 juncto 45a ayat 2 (UU ITE) |
Setelah mengajukan RJ, Rismon tetap berada dalam status tersangka dengan kewajiban melapor ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa wajib lapor berfungsi sebagai kontrol atas tersangka selama proses mediasi.
Parsel Lebaran dari Wapres Gibran
Pada 13 Maret, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan parsel lebaran kepada Rismon usai pertemuan di Istana Wapres. Pertemuan berlangsung selama satu jam, di mana Rismon mengundang Roy Suryo dan dr Tifa untuk berdiskusi secara terbuka mengenai metode pencahayaan yang dapat memengaruhi tampilan warna pada dokumen digital. Gibran menyampaikan harapannya agar proses RJ dapat berjalan lancar dan menyelesaikan konflik yang telah melibatkan publik.
Reaksi Publik dan Analisis
Langkah RJ yang diambil oleh Rismon mendapat beragam tanggapan. Sebagian masyarakat menilai inisiatif ini sebagai bentuk kedewasaan dan upaya penyelesaian damai, sementara yang lain tetap skeptis terhadap motivasi tersangka yang sebelumnya menyebarkan tuduhan tanpa bukti kuat. Pakar hukum menegaskan bahwa RJ bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum, melainkan membuka ruang dialog dan pemulihan kerugian moral.
Dengan pengakuan Rismon dan permintaan maaf yang diterima Jokowi, proses hukum kini berada pada tahap evaluasi akhir oleh penyidik. Polda Metro Jaya masih memproses dokumen RJ, dan keputusan akhir masih menunggu rekomendasi dari jaksa penuntut umum.
Kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana teknologi digital dapat menjadi sumber kontroversi politik, sekaligus menyoroti pentingnya prosedur hukum yang adaptif seperti restorative justice dalam menyelesaikan sengketa publik.
Jika RJ disetujui, Rismon dapat memperoleh pengampunan hukum dengan syarat-syarat tertentu, termasuk pernyataan publik yang mengakui kesalahan dan komitmen tidak mengulangi tindakan serupa. Sebaliknya, penolakan RJ dapat berujung pada proses peradilan tradisional yang lebih panjang.
Sejauh ini, Jokowi telah menyatakan bahwa urusan hukum diserahkan kepada penasihat hukumnya dan pihak kepolisian, menegaskan bahwa keputusan akhir berada di luar ranah politik pribadi.
Kasus ijazah palsu ini menegaskan kembali dinamika antara kebebasan berpendapat, tanggung jawab ilmiah, dan mekanisme hukum dalam konteks pemerintahan modern Indonesia.
