Keuangan.id – 10 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian pernyataan yang menimbulkan perdebatan luas di kalangan ekonomi, media, dan masyarakat umum. Dari penurunan berat badan hingga kritik tajam terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Bank Dunia, serta penegasan tegasnya mengenai tidak adanya pembelian motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tahun ini, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi anggaran.
Penurunan Berat Badan yang Menarik Perhatian
Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada akhir 2024, Purbaya mengaku telah menurunkan berat badan sebanyak 8–9 kilogram. Penurunan tersebut menjadi bahan pembicaraan di media sosial, di mana banyak netizen memuji disiplin pribadi sang menteri. Purbaya menyebut perubahan fisik itu sebagai hasil pola makan teratur dan rutinitas olahraga yang konsisten, sekaligus menegaskan bahwa kesehatan pribadi berpengaruh positif pada kinerja profesional.
Kritik Keras pada Proyeksi Bank Dunia
Pada 9 April 2026, Purbaya melontarkan kritik tajam terhadap laporan “East Asia and Pacific Economic Update” edisi April 2026 yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 % secara tahunan, turun dari 4,8 % sebelumnya. Menurutnya, penurunan tersebut “keliru” dan dapat menimbulkan sentimen negatif di pasar serta menurunkan kepercayaan investor.
Purbaya menegaskan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal I‑2026 telah mencatat pertumbuhan sebesar 5,6 % atau bahkan lebih tinggi, menunjukkan fundamental yang tetap kuat meskipun terdapat tekanan global. Ia menolak asumsi Bank Dunia yang didasarkan pada harga minyak dunia yang tinggi, dengan menambahkan bahwa harga minyak bersifat dinamis dan dapat berubah dalam waktu singkat.
“Jika kuartal pertama saja sudah tumbuh 5,6 %, maka proyeksi tahunan 4,7 % berarti ada penurunan tajam di sisa tahun yang tidak masuk akal. Saya rasa World Bank salah hitung,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan.
Meski mengakui kemungkinan bahwa proyeksi Bank Dunia bisa saja tepat, Purbaya menekankan bahwa data domestik menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan semua instrumen kebijakan, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Penegasan Tidak Ada Pembelian Motor Listrik BGN Tahun Ini
Berbeda dengan rumor yang beredar di media sosial mengenai rencana pengadaan 70.000 motor listrik untuk wilayah Jawa Barat, Purbaya secara tegas menyatakan bahwa tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk pembelian motor listrik Badan Gizi Nasional pada tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa anggaran pengadaan motor tersebut telah masuk dalam APBN 2025 dan sebagian besar unit sudah terdistribusi, dengan realisasi mencapai 21.800 dari target 24.400 unit.
Purbaya menambahkan, “Saya telah menolak pengajuan anggaran tambahan untuk motor listrik BGN tahun ini. Anggaran yang ada sudah cukup untuk menyelesaikan pengadaan yang direncanakan pada 2025. Tidak ada rencana pembelian baru pada 2026.” Pernyataan ini disampaikan di Istana Negara setelah berkoordinasi dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang juga mengonfirmasi bahwa harga per unit motor listrik yang dibeli berada di bawah standar pasar.
Implikasi Kebijakan dan Reaksi Publik
Serangkaian pernyataan Purbaya menimbulkan beragam reaksi. Di satu sisi, kalangan akademisi dan analis ekonomi memuji keberanian Menteri Keuangan dalam menentang proyeksi eksternal yang dianggap tidak realistis. Di sisi lain, sebagian pengamat menilai bahwa kritik publik terhadap Bank Dunia dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dan mempengaruhi persepsi internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Terlepas dari itu, penegasan mengenai tidak adanya pembelian motor listrik BGN menegaskan komitmen pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan menghindari pemborosan. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat tentang potensi korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur publik.
Secara keseluruhan, Purbaya Yudhi Sadewa menampilkan profil yang multifaset: seorang pejabat yang memperhatikan kesehatan pribadi, kritis terhadap perkiraan ekonomi asing, dan berhati-hati dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah diharapkan terus memantau indikator ekonomi serta menjaga komunikasi yang jelas dengan publik untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
