Keuangan.id – 10 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus menegaskan dedikasinya untuk mengangkat kesejahteraan rakyat melalui serangkaian kebijakan ekonomi, reformasi birokrasi, serta sikap luar negeri yang berlandaskan prinsip bebas‑aktif dan non‑blok. Pada serangkaian acara penting pada 9‑10 Maret 2026, Prabowo menyoroti target ambisius tax ratio 11 % terhadap PDB, mengkritik kinerja sejumlah pejabat, sekaligus mengingatkan bangsa akan tantangan global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Target Tax Ratio 11 % dan Janji Bonus
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Presiden Prabowo menginginkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) mencapai 11 % pada akhir tahun 2026, melampaui realisasi 9,31 % pada akhir 2025. Target ini dianggap krusial untuk menutupi belanja publik yang semakin besar, terutama di tengah geopolitik yang dapat memicu kenaikan subsidi energi.
Purbaya menegaskan bahwa integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea dan Cukai (DJBC) menjadi faktor kunci, selain percepatan digitalisasi sistem penerimaan negara. “Saya minta teman‑teman semua nanti bekerja habis‑habisan, jaga integritasnya, naikkan pendapatan pajak supaya kita bisa double digit, 11 % tax ratio‑nya. Itu bukan maunya saya, maunya Pak Presiden,” ujarnya pada pelantikan pejabat Kementerian Keuangan.
Menariknya, Purbaya juga menjanjikan bonus kepada seluruh timnya jika pencapaian tax ratio mendekati target. “Kalau tax ratio kita tahun depan bisa naik mendekati 11 %, saya akan meminta bonus kepada Presiden, supaya anda semua dapat bonus dari pimpinan negara,” katanya.
Kritik Terhadap Pejabat dan Birokrat
Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo menyinggung kekecewaan terhadap sebagian birokrat yang dinilai belum memberikan hasil optimal. “Kita menyadari bahwa bangsa ini masih menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak kekurangan. Kekurangan‑kekurangan ini sesungguhnya adalah kekurangan dari para pejabat, para birokrat, para petugas,” ujarnya saat meresmikan 218 jembatan secara virtual.
Prabowo menekankan perlunya akuntabilitas dan kejujuran dalam pelayanan publik, tanpa mengabaikan pula kontribusi positif dari pejabat yang berprestasi. “Di satu pihak banyak petugas yang bekerja dengan luar biasa, di lain pihak masih ada unsur‑unsur pimpinan tertentu yang mengecewakan,” tambahnya.
Sikap Non‑Blok di Tengah Konflik Timur Tengah
Menanggapi situasi geopolitik yang semakin memanas, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara bebas‑aktif dan non‑blok. Pada peresmian jembatan virtual tanggal 9 Maret 2026, ia menyatakan, “Kita berada dalam jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non‑blok. Kita menghormati semua kekuatan, kita menghormati semua negara.”
Presiden juga memperingatkan dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi domestik, khususnya kenaikan harga pangan akibat melambungnya harga minyak dunia. Namun, ia menyoroti pencapaian swasembada pangan Indonesia sebagai tameng terhadap krisis pangan global. “Kita hampir mencapai swasembada beras, dan dalam waktu dekat akan mencapai swasembada protein,” ujarnya.
Upaya Energi Mandiri
Prabowo menambahkan bahwa Indonesia sedang menyiapkan strategi swasembada energi, mengurangi ketergantungan impor BBM dengan memanfaatkan bahan bakar nabati seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu. “Masalah BBM juga saya perjuangkan swasembada energi. Kita memiliki karunia besar untuk memproduksi sendiri,” tegasnya.
Permintaan Senator PFM
Di luar agenda ekonomi, Senator Partai Fajar Merah (PFM) menuntut agar konsorsium Dasco‑Sjafrie segera memasang badan pengatur yang dapat memperkuat pengawasan terhadap proyek infrastruktur strategis. Permintaan ini dianggap selaras dengan agenda Presiden untuk menegakkan integritas dan transparansi pada semua sektor pembangunan.
Senator menekankan bahwa badan tersebut harus berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi kepatuhan lingkungan, kualitas konstruksi, serta akuntabilitas keuangan, sehingga proyek‑proyek besar tidak menjadi sumber korupsi atau penyimpangan.
Dengan menggabungkan upaya peningkatan tax ratio, penegakan disiplin birokrasi, serta kebijakan luar negeri yang independen, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen bekerja tulus untuk rakyat. Tantangan global memang tidak dapat dihindari, namun melalui kebijakan terkoordinasi dan semangat kebangsaan, Indonesia diharapkan mampu melewati masa‑masalah dengan tetap menjaga kesejahteraan warganya.
Kesimpulannya, agenda ambisius tax ratio 11 %, kritik konstruktif terhadap birokrat, serta posisi non‑blok dalam konflik Timur Tengah mencerminkan upaya komprehensif Presiden Prabowo untuk menegakkan kepentingan nasional. Jika semua pihak—mulai dari kementerian, birokrasi, hingga legislatif—dapat bersinergi, target pertumbuhan fiskal dan ketahanan pangan serta energi dapat tercapai, menjadikan Indonesia lebih tangguh di era ketidakpastian global.
