Keuangan.id – 02 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda nasional. Dalam sebuah siaran langsung pada 29 April 2026, ia menyatakan akan menanamkan Investasi Besar Pendidikan guna memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas guru, dan mengakselerasi transformasi digital di seluruh lapisan pendidikan.
Renovasi Infrastruktur Sekolah Secara Massal
Target ambisius yang diusung pemerintah adalah penyelesaian renovasi total sebanyak 288 ribu sekolah pada tahun 2028. Hingga akhir 2026, sebanyak 87 ribu sekolah telah selesai direnovasi, dengan rencana penambahan 100 ribu sekolah pada tahun 2027 dan sisanya pada 2028. Angka ini mencerminkan lonjakan signifikan dibandingkan dengan 17 ribu sekolah yang hanya berhasil direnovasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti pencapaian tersebut, mencatat bahwa pada 2026 jumlah sekolah yang direnovasi telah naik menjadi 70 ribu unit. Ia menambahkan bahwa renovasi tidak hanya mencakup perbaikan fisik, tetapi juga pemasangan smart board interaktif, jaringan internet berkecepatan tinggi, serta fasilitas laboratorium modern.
Transformasi Digital dan Kesejahteraan Guru
Digitalisasi kelas menjadi salah satu pilar utama kebijakan pendidikan di era Prabowo‑Gibran. Pemerintah menargetkan pemasangan smart board di semua jenjang pendidikan menengah, serta pengembangan platform pembelajaran daring yang dapat diakses dari daerah terpencil. Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada kesejahteraan guru non‑ASN melalui tunjangan khusus dan program pelatihan berbasis teknologi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa kampus‑kampus di bawah arahan Presiden diharapkan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan nasional. Penelitian yang relevan dengan prioritas pembangunan, seperti energi, pertanian, dan industri kreatif, akan didorong secara intensif.
Anggaran Besar untuk Daerah 3T
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun pada tahun 2026 untuk revitalisasi sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dana tersebut akan menargetkan 11.744 sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana alam atau kurangnya sarana dasar.
- Prioritas pertama: Sekolah di daerah rawan bencana seperti Sumatra dan wilayah kepulauan.
- Prioritas kedua: Sekolah di daerah 3T yang belum mendapatkan akses listrik dan internet.
- Prioritas ketiga: Verifikasi dan validasi data penerima bantuan sebelum pelaksanaan teknis.
Tantangan dan Harapan di Daerah Terpencil
Walaupun progres infrastruktur terlihat menggembirakan, tantangan masih tetap berat, terutama dalam distribusi tenaga pendidik ke daerah pelosok. Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa biaya logistik dan distribusi guru di wilayah 3T jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota besar. Ia meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan insentif bagi guru yang bersedia mengabdi di daerah tersebut, agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antara Jakarta dan Papua.
Selain itu, digitalisasi harus diimbangi dengan kesiapan guru dalam mengoperasikan teknologi baru. Program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi digital menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak menjadi beban, melainkan alat efektif dalam proses belajar mengajar.
Secara keseluruhan, kebijakan Investasi Besar Pendidikan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo mencerminkan upaya menyeluruh—dari renovasi fisik, digitalisasi kelas, hingga peningkatan kesejahteraan guru. Jika target tercapai tepat waktu, Indonesia dapat menyiapkan generasi yang lebih kompetitif di kancah global.
Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.
