Keuangan.id – 11 April 2026 | Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang menyebut adanya rencana kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto. Efriza menilai pernyataan itu harus dihadapi dengan kehati-hatian, mengingat implikasi politik yang luas serta potensi dampak pada stabilitas nasional.
Menurut Efriza, pernyataan Hashim dapat dilihat dari dua sudut pandang utama. Pertama, sebagai peringatan dini yang mencerminkan adanya intelijen yang mengidentifikasi ancaman serius terhadap kepemimpinan negara. “Jika dianggap sebagai alarm politik, hal itu wajar karena lembaga intelijen memang memiliki kemampuan mengumpulkan informasi strategis,” ujarnya dalam wawancara dengan JPNN.com pada Jumat, 10 April.
Kedua, pernyataan tersebut berpotensi menjadi alat konsolidasi kekuasaan. Efriza menambahkan, “Narasi kudeta dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesatuan internal di kalangan pendukung Presiden, sehingga mereka tetap kompak dan waspada terhadap segala bentuk gangguan politik.” Dengan kata lain, tuduhan kudeta dapat menjadi mekanisme politik untuk menggalang dukungan internal serta menekan oposisi.
Analisis Dampak Politik
Efriza menekankan bahwa tanpa transparansi dan bukti konkret, klaim semacam ini justru berisiko menimbulkan kegelisahan publik. “Jika dibiarkan tanpa klarifikasi terukur, spekulasi liar akan menggoyang kepercayaan masyarakat pada institusi negara,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang belum diverifikasi dapat memicu rumor, memperparah polarisasi, dan menurunkan rasa aman warga.
Di sisi lain, Efriza mengakui keberadaan lembaga intelijen yang memang berperan mengawasi potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan penjelasan yang cukup kepada publik, sekaligus menjaga kerahasiaan operasional intelijen yang memang tidak dapat dipublikasikan secara lengkap.
- Potensi Alarm Politik: Jika pernyataan Hashim memang didasarkan pada intelijen yang valid, maka pemerintah perlu melakukan langkah preventif, seperti memperkuat keamanan lembaga negara dan meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan.
- Strategi Konsolidasi: Jika narasi kudeta dimanfaatkan sebagai alat politik, maka hal ini dapat memperkuat basis pendukung, namun berisiko menimbulkan ketegangan dengan pihak oposisi yang merasa disudutkan.
- Risiko Kegelisahan Publik: Tanpa bukti jelas, rumor kudeta dapat menimbulkan ketakutan, mempengaruhi pasar, serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokratis.
Efriza menutup dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan informasi. “Pemerintah harus mengedepankan transparansi yang proporsional, sekaligus menjaga kerahasiaan yang memang harus dilindungi demi keamanan negara,” tegasnya.
Dalam konteks politik Indonesia yang semakin dinamis, pernyataan seperti ini menambah lapisan kompleksitas. Pengamat politik memperkirakan bahwa dinamika internal partai, persaingan antar faksi, serta hubungan antara lembaga keamanan dan kepemimpinan akan menjadi faktor penentu bagaimana isu kudeta ini akan bereskalasi atau mereda. Ke depan, masyarakat diharapkan dapat menunggu klarifikasi resmi, sementara para pemangku kepentingan harus memastikan bahwa diskusi publik tetap konstruktif dan tidak mengarah pada provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.
