Keuangan.id – 30 April 2026 | Bandar Lampung – Tim kuasa hukum mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Tinggi Lampung pada Rabu (29/4/2026). Langkah tersebut diambil setelah Arinal ditahan di Rutan Way Huwi terkait dugaan korupsi dana participating interest (PI) 10 persen pada PT Lampung Energi Berjaya (LEB). Permohonan ini mendapat sorotan publik karena didukung oleh jaminan resmi dari istri Arinal, Riana Sari, serta pernyataan dukungan awal dari Komisi III DPR RI yang menegaskan komitmen untuk mengawasi proses hukum secara transparan.
Alasan Kesehatan dan Kooperasi Menjadi Dasar Pengajuan
Menurut kuasa hukum Arinal, Ana Sofa Yuking, kondisi kesehatan kliennya yang menurun serta faktor usia yang sudah lanjut menjadi pertimbangan utama. “Klien kami sudah sangat kooperatif sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan. Tidak ada satu pun pertanyaan penyidik yang tidak dijawab,” ujar Ana dalam konferensi pers di Bandar Lampung. Ia menambahkan bahwa Arinal mengalami beberapa gangguan kesehatan kronis yang dapat memperburuk kondisi bila terus dipenjara selama proses hukum berjalan.
Jaminan dari Keluarga Sebagai Penjamin Utama
Istri Arinal, Riana Sari, menandatangani surat jaminan yang menjamin mantan gubernur tidak akan melarikan diri. Surat tersebut mencantumkan komitmen penuh untuk memastikan suaminya tetap hadir dalam setiap tahapan pemeriksaan. Ana menegaskan, “Penangguhan penahanan ini juga disertai dengan jaminan dari istri Arinal Djunaidi, Ibu Riana Sari. Beliau sudah menandatangani surat jaminan yang menjamin Arinal Djunaidi tidak akan melarikan diri dan akan terus kooperatif dalam melakukan pemeriksaan.”
Langkah Hukum Selanjutnya: Praperadilan
Selain mengajukan penangguhan penahanan, tim hukum Arinal berencana menempuh jalur praperadilan. Ana Sofa Yuking menilai penetapan tersangka terhadap mantan gubernur tidak sah dan terkesan dipaksakan. Ia menyoroti belum adanya perhitungan kerugian negara secara resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus ini, serta menegaskan bahwa tidak ada aliran dana sepeserpun yang masuk ke rekening Arinal.
- Permohonan penangguhan berdasarkan kesehatan dan usia.
- Jaminan tertulis dari istri sebagai penjamin utama.
- Rencana praperadilan untuk menantang penetapan tersangka.
- Pengawasan dan dukungan awal dari Komisi III DPR RI.
Peran Komisi III dalam Menjamin Transparansi
Komisi III, yang membawahi urusan hukum, HAM, dan keamanan, menyatakan kesiapan untuk memantau proses hukum ini secara independen. Dalam pernyataan resmi, ketua Komisi III, Rina Widyastuti, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka yang berada dalam kondisi kesehatan lemah. “Kami akan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan adil, tanpa menimbulkan tekanan fisik yang tidak proporsional,” kata Rina.
Secara keseluruhan, permohonan penangguhan penahanan Arinal Djunaidi menyoroti dinamika kompleks antara penegakan hukum anti‑korupsi, hak asasi manusia, serta peran institusi legislatif sebagai pengawas. Jika disetujui, kasus ini akan menjadi contoh penting bagi prosedur penahanan dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi dengan kondisi kesehatan yang rentan.
Pengawasan Komisi III diharapkan dapat menambah kepercayaan publik bahwa proses hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, melainkan juga pada keadilan prosedural. Sementara itu, keluarga Arinal terus menegaskan komitmen mereka untuk mendukung proses hukum dengan tetap menjaga kesehatan klien mereka.
