Keuangan.id – 01 April 2026 | Poin Penting
- Pemerintah menetapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara satu hari per minggu, setiap Jumat, mulai April 2026 melalui surat edaran MenPAN‑RB dan Kementerian Dalam Negeri.
- Tujuan kebijakan meliputi percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan, pengurangan mobilitas, pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 % kecuali kendaraan listrik, serta peningkatan penggunaan transportasi umum.
- Pengaturan WFH untuk sektor swasta akan dikeluarkan terpisah oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan pengecualian untuk layanan publik dan sektor strategis seperti kesehatan, energi, logistik, dan keuangan.
JAKARTA – Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa sejak April 2026 semua ASN di tingkat pusat dan daerah dapat bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu, tepatnya pada hari Jumat. Kebijakan ini diatur melalui surat edaran yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mengakselerasi transformasi digital dalam birokrasi, mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas, serta mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik. Pembatasan kendaraan dinas ditetapkan tidak lebih dari 50 % dari total kebutuhan, kecuali untuk operasi kendaraan listrik.
Untuk sektor swasta, pemerintah berencana mengeluarkan surat edaran tersendiri melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut akan mempertimbangkan karakteristik masing‑masing industri serta kebutuhan energi di tempat kerja. Beberapa sektor tetap dikecualikan dari WFH, antara lain layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis meliputi produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini bersifat adaptif dan preventif untuk menghadapi dinamika global, sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat budaya kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Ia juga menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap stabil, pasokan BBM aman, dan fiskal tetap terjaga.
