Keuangan.id – 21 Mei 2026 | Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2026 hingga 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transisi energi.
Dalam "Hipmi Power Development Forum 2026" di Jakarta, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P Hutajulu mengatakan tahap awal pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha nasional, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), terlibat dalam proyek energi bersih skala besar.
Pengembangan PLTS
Pengembangan PLTS dalam skala besar tersebut tidak hanya berkontribusi pada bauran energi, tetapi juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Jisman, PLTS relatif lebih sederhana dibandingkan jenis pembangkit lain karena tidak memerlukan teknologi yang terlalu kompleks, sehingga target pembangunan tahap awal sebesar 17 GW dinilai lebih realistis untuk dikejar.
Dalam paparannya, Jisman menyampaikan pemerintah menargetkan total pengembangan PLTS mencapai sekitar 100,7 gigawatt peak (GWp) yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS) sebesar 145,8 gigawatt hour (GWh). Program tersebut terbagi dalam dua skema utama, yakni PLTS skala besar yang terhubung jaringan listrik nasional, serta PLTS skala kecil terdistribusi untuk menjangkau wilayah terpencil dan desa.
Untuk PLTS skala besar, kapasitas yang disiapkan mencapai sekitar 87,5 GWp dengan dukungan BESS sebesar 111 GWh. Sementara itu, PLTS terdistribusi ditargetkan mencapai 13,2 GWp dengan BESS sekitar 34,8 GWh.
Dampak Ekonomi
Dari sisi keekonomian, pemerintah memperkirakan tarif listrik dari PLTS skala besar berada di kisaran 5,5 hingga 25 sen dolar AS per kWh, sedangkan PLTS skala kecil berkisar 9 hingga 40 sen dolar AS per kWh, tergantung pada kapasitas penyimpanan energi yang digunakan.
Selain itu, proyek PLTS 100 GW diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun. Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan pengembangan PLTS mencapai 100 GW dalam kurun 2026–2028.
Pengembangan PLTS 100 GW juga diperkirakan memberi dampak ekonomi yang luas. Pengembangan PLTS diproyeksikan mampu menyerap hingga 2,8 juta tenaga kerja di sektor konstruksi dan 1,5 juta hingga 3,1 juta tenaga kerja di sektor manufaktur, tergantung tingkat penggunaan komponen dalam negeri.
Dari sisi ekonomi makro, proyek tersebut diperkirakan dapat mengurangi impor energi dengan nilai substitusi mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS. Sementara kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan mencapai 13,3 miliar dolar AS hingga 26,6 miliar dolar AS.
Kementerian ESDM juga mengajak pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk terlibat dalam pengembangan proyek PLTS nasional tersebut.
Untuk pengusaha yang ada di dalam negeri, pemerintah berikan kemudahan, prioritas, agar bisa ikut khususnya di ketenagalistrikan (PLTS) ini. Meski demikian, pemerintah mengakui pengembangan energi surya dalam skala besar masih menghadapi tantangan besar, terutama pada infrastruktur transmisi listrik.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembangunan jaringan transmisi supergrid mencapai 48 ribu kilometer dengan nilai investasi sekitar 300 triliun rupiah.
Kesimpulan dari rencana pemerintah ini adalah upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transisi energi dengan mengembangkan PLTS 100 GW. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan energi dan memberi dampak ekonomi yang luas bagi negara.
