Keuangan.id – 30 Maret 2026 | Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menuntut Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun langsung dalam diplomasi dengan Pemerintah Iran terkait penahanan dua kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz. Menurutnya, situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan intervensi tingkat tertinggi.
Latihan Diplomasi Tingkat Tinggi
Syafruddin menegaskan bahwa “masalah penahanan kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden, bukan sekadar peran Menteri Energi atau Menteri Luar Negeri saja”. Ia menilai upaya Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran sudah tepat, namun perlu dipercepat dengan dukungan diplomatik presiden agar memiliki daya tekan yang lebih kuat.
Latihan Kondisi di Selat Hormuz
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan respons terhadap ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Selat tersebut menjadi jalur transit bagi sekitar 20% volume minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.
Implikasi bagi Keamanan Energi Nasional
Penahanan kapal tanker menyoroti kerentanan pasokan energi Indonesia yang masih sangat tergantung pada jalur laut yang rawan konflik. Syafruddin menilai bahwa krisis ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi sumber energi, mengurangi ketergantungan pada rute yang berisiko.
Ia menambahkan, “Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini, agar Indonesia dapat melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global.”
Diplomasi intensif masih terus digalakkan oleh tim luar negeri, sementara DPR berharap langkah Presiden dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non‑blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran.
