Keuangan.id – 30 Maret 2026 | Iran kembali menjadi sorotan dunia setelah mengizinkan kapal-kapal sahabatnya melintasi Selat Hormuz, sekaligus menegaskan haknya untuk mengenakan biaya transit bagi kapal-kapal yang lewat. Keputusan ini muncul di tengah ketegangan yang memuncak antara Tehran, Amerika Serikat, dan Israel, yang telah memicu blokade de facto di jalur strategis tersebut sejak akhir Februari 2026.
Blokade Iran menahan hampir dua ribu kapal di perairan Selat Hormuz, mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia. Pemerintah Tehran mengusulkan tarif sekitar dua juta dolar per kapal sebagai kompensasi atas keamanan yang dijamin, sebuah langkah yang dianggap wajar oleh pejabat dalam negeri. Sementara itu, negara-negara sahabat Iran, termasuk Thailand, berhasil menyalurkan kapal tanker mereka lewat selat setelah koordinasi diplomatik intensif.
Demonstrasi Global Menentang Kebijakan Militer AS
Pada Sabtu 28 Maret 2026, gelombang demonstrasi melanda lebih dari 3.300 titik di 50 negara bagian Amerika Serikat, dengan perkiraan delapan juta orang turun ke jalan. Aksi tersebut menolak kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump yang dianggap otoriter dan memicu konflik militer dengan Iran. Rakyat menuntut agar Amerika tidak mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz untuk mendukung operasi militer di kawasan tersebut.
Gelombang protes tidak hanya terbatas di Amerika. Di Seoul, warga Korea Selatan menggelar aksi besar-besaran menolak rencana pemerintah mereka mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz sebagai bentuk dukungan kepada Amerika Serikat. Para demonstran menyoroti risiko eskalasi militer yang dapat mengancam keamanan regional dan memperburuk krisis energi global.
Para aktivis Korea menekankan bahwa konflik di Timur Tengah sudah cukup menimbulkan dampak ekonomi yang luas, termasuk kenaikan harga minyak yang melampaui 100 dolar per barel. Mereka menuntut kebijakan luar negeri yang lebih damai dan menolak tindakan yang dapat memperparah situasi geopolitik.
Implikasi Ekonomi dan Energi
Penetapan biaya transit oleh Iran dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keamanan maritim. Dengan tarif dua juta dolar per kapal, diperkirakan pendapatan tahunan Iran dari jalur ini dapat mencapai miliaran dolar, yang potensial membantu menutupi kerugian akibat sanksi internasional.
Namun, tarif tinggi tersebut menambah beban bagi negara-negara importir energi, terutama di Asia yang sangat bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Beberapa negara telah mengumumkan penjatahan bahan bakar dan mengurangi produksi industri untuk mengurangi tekanan pada neraca perdagangan.
- Lebih dari 1.900 kapal masih tertahan di Selat Hormuz.
- Tarif transit yang diusulkan sekitar US$2 juta per kapal.
- Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 40% sejak blokade dimulai.
Situasi ini memperkuat posisi Iran sebagai pengendali utama jalur energi strategis, sekaligus meningkatkan tekanan pada pemerintah AS untuk meninjau kembali kebijakan militernya. Sementara itu, demonstrasi warga Korea Selatan menegaskan keprihatinan global terhadap potensi konfrontasi militer di wilayah tersebut.
Para pengamat menilai bahwa langkah Iran untuk membuka jalur bagi kapal sahabat sekaligus mengenakan biaya dapat menjadi titik tolak bagi negosiasi diplomatik yang lebih luas. Namun, keberhasilan tersebut sangat tergantung pada respons negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, yang masih mempertimbangkan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz.
Jika AS tetap melanjutkan rencana militer, risiko terjadinya insiden laut yang dapat memperburuk krisis energi dan menimbulkan kerugian ekonomi global akan semakin tinggi. Sebaliknya, penarikan dukungan militer dapat membuka peluang dialog lebih konstruktif, mengurangi ketegangan, dan memungkinkan jalur perdagangan kembali beroperasi secara normal.
Dengan tekanan ekonomi yang meluas dan protes publik yang semakin intens, masa depan Selat Hormuz menjadi arena utama pertarungan kepentingan geopolitik, ekonomi, dan keamanan regional. Keputusan yang diambil dalam minggu-minggu mendatang akan menentukan arah aliran energi dunia serta stabilitas politik di Timur Tengah dan sekitarnya.
