Keuangan.id – 31 Maret 2026 | JAKARTA, 31 Maret 2026 – Kontroversi seputar dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas setelah Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Andi Azwan, menyatakan bahwa proses Restorative Justice (RJ) untuk Dokter Tifauzia Tyasuma (alias Dokter Tifa) tidak akan mengubah jalannya penyelidikan. Sementara itu, mantan pejabat media Roy Suryo menegaskan sikap konsistennya, menolak semua tuduhan dan menolak tawaran mediasi.
Latar Belakang Kasus Ijazah Jokowi
Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Lechumanan, Wakil Ketua Peradi Bersatu, yang menuduh adanya fitnah terkait ijazah Presiden ke‑7 Republik Indonesia. Lechumanan menutup pintu RJ bagi Roy Suryo dan Dokter Tifa, bahkan menuntut penahanan mereka setelah berkas mencapai status P21. Ia menilai kedua tersangka telah kehilangan moral karena menyebarkan klaim palsu tentang ijazah Jokowi.
Ade Darmawan, salah satu pengacara yang mewakili Jokowi, juga menguatkan permintaan tersebut. Ia menuntut polisi mengusut aliran dana yang diduga mendanai kampanye fitnah, serta menegaskan bahwa pendanaan tersebut dapat masuk dalam ranah pidana Pasal TPPU (Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik).
Andi Azwan Menegaskan Tidak Ada Barter
Dalam pertemuan di Polda Metro Jaya pada Senin (30/3/2026), Andi Azwan menegaskan bahwa kasus ijazah Rismon Sianipar – tersangka lain yang dituduh memiliki ijazah palsu S2‑S3 dari Universitas Yamaguchi – tetap berjalan terlepas dari proses RJ yang sedang dibahas. Ia menolak keras segala bentuk “barter” atau penggabungan kasus, menyatakan bahwa laporan terhadap Rismon tidak dapat dicampur dengan permohonan damai Roy Suryo‑Dokter Tifa.
“Kami tidak akan menghapus laporan hukum hanya karena ada kesepakatan damai. Setiap kasus memiliki fakta dan bukti masing‑masing yang harus diproses secara mandiri,” kata Andi Azwan. Ia menambahkan bahwa verifikasi internal telah memastikan bahwa tidak ada ijazah resmi yang dikeluarkan untuk Rismon, sehingga tuduhan fitnah terhadap Jokowi tetap menjadi fokus utama.
Roy Suryo: Konsistensi Tanpa Penyesalan
Roy Suryo, yang dikenal sebagai mantan pejabat media pemerintah, menanggapi tuduhan tersebut dengan menegaskan konsistensinya. “Saya tidak pernah mengklaim ijazah Jokowi palsu. Semua pernyataan saya selalu berdasarkan fakta yang saya dapatkan,” ujarnya dalam konferensi pers singkat. Roy menolak penahanan dan menekankan bahwa ia siap menghadapi proses hukum dengan tetap menjaga integritasnya.
Roy juga menolak segala bentuk mediasi yang mengharuskan ia mengakui kesalahan. “Jika ada bukti yang sah, bawa ke pengadilan. Saya tidak akan menurunkan standar moral saya demi kepentingan politik,” tegasnya.
Reaksi Pihak Lain dan Langkah Selanjutnya
- Polri menyatakan akan menindaklanjuti permintaan penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah berkas mencapai P21.
- Kejaksaan diminta mengusut aliran dana pendukung kampanye fitnah, termasuk potensi pelanggaran Pasal TPPU.
- Tim kuasa hukum Jokowi mengonfirmasi kesediaannya untuk menyetujui RJ dengan syarat pencabutan materi kampanye yang menistakan Presiden.
Proses hukum diharapkan mencapai tahap persidangan pada bulan Mei 2026. Sementara itu, pihak pelapor menekankan pentingnya menjaga integritas institusi negara dengan menyingkirkan segala bentuk informasi palsu yang dapat merusak citra Presiden dan keluarganya.
Kasus ini menyoroti dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks, di mana tuduhan akademik dijadikan arena pertempuran hukum dan opini publik. Dengan tekanan media, lembaga hukum, dan aktivis politik, perkembangan selanjutnya akan menjadi indikator kuat mengenai kemampuan sistem peradilan dalam menangani kasus fitnah berprofil tinggi.
Jika proses penahanan dan penyidikan berjalan sesuai harapan, diharapkan akan memberi sinyal kuat bahwa penyebaran fitnah tidak akan ditoleransi, sekaligus menegaskan kembali prinsip keadilan tanpa pandang bulu.
