Keuangan.id – 15 Maret 2026 | JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) menegaskan bahwa keputusan mengirimkan prajurit Indonesia dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza tetap didasarkan pada kepentingan nasional, meski pemerintah menunda pembahasan lebih lanjut mengenai partisipasi dalam Board of Peace (BOP). Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, pada Jumat (13/3/2026), sekaligus menegaskan prioritas utama pemerintah: memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah.
Penundaan Pembahasan BOP dan Fokus Evakuasi WNI
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pembahasan mekanisme BOP di dalam negeri. Keputusan ini diambil setelah situasi di Timur Tengah mengalami eskalasi tajam, khususnya setelah serangan baru-baru ini yang menimbulkan ketegangan antara Israel dan Palestina. Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa penangguhan bersifat sementara (on hold) dan masih akan dipertimbangkan setelah evaluasi komprehensif terhadap dinamika keamanan kawasan selesai.
“Prioritas kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI yang berada di kawasan Timur Tengah,” ujar Yvonne. “Kami terus memantau perkembangan situasi secara menyeluruh, dan setiap keputusan akan selalu mengacu pada kepentingan nasional serta prinsip politik luar negeri Indonesia.”
Komitmen Pengiriman Pasukan dalam Kerangka ISF
Terlepas dari penundaan BOP, Indonesia tetap berkomitmen mengirimkan pasukan dalam rangka International Security Force (ISF) ke Gaza. Pengiriman ini dimaksudkan untuk mendukung upaya stabilisasi dan rekonstruksi jangka panjang di wilayah tersebut, selaras dengan kebijakan luar negeri yang menekankan pada kontribusi perdamaian internasional.
Menhan menegaskan bahwa pasukan yang akan dikirimkan dipilih secara selektif, dengan kriteria profesionalisme, kesiapan operasional, dan kemampuan adaptasi terhadap situasi konflik. “Kami tidak mengirimkan pasukan secara sembarangan. Setiap langkah harus mempertimbangkan risiko, manfaat, dan dampak terhadap kepentingan nasional,” kata Menhan dalam pernyataannya.
Penilaian Komprehensif Sebelum Keputusan Final
Yvonne menambahkan bahwa pemerintah tengah melakukan penilaian mendalam terhadap beberapa faktor penting, antara lain:
- Keamanan dan keselamatan WNI di wilayah konflik.
- Dampak geopolitik dari partisipasi Indonesia dalam mekanisme keamanan internasional.
- Kemampuan logistik dan dukungan operasional bagi pasukan yang akan dikerahkan.
- Reaksi domestik dan internasional terhadap kebijakan pengiriman pasukan.
Penilaian ini mencakup koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan kesiapan evakuasi bila situasi memburuk.
Agenda Diplomatik dan Persiapan Presiden
Selain fokus pada evakuasi dan pengiriman pasukan, pemerintah juga menyiapkan agenda diplomatik yang meliputi kemungkinan kunjungan Presiden ke beberapa negara Asia. Meskipun detail agenda belum dipublikasikan, hal ini menunjukkan upaya Indonesia memperkuat hubungan bilateral sekaligus mencari dukungan internasional bagi inisiatif keamanan regional.
“Persiapan sedang berlangsung, namun belum ada detail yang dapat kami sampaikan saat ini,” ujar Yvonne. “Kami berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan diplomatik, keamanan, dan kepentingan rakyat.”
Reaksi Publik dan Lingkaran Politik
Penundaan BOP dan keputusan pengiriman pasukan menimbulkan beragam reaksi di dalam negeri. Beberapa elemen politik, termasuk PBNU dan MUI, menyerukan agar Indonesia memanfaatkan forum BOP untuk memperkuat posisi diplomatik. Sementara itu, kritikus menilai bahwa fokus utama pemerintah harus tetap pada perlindungan WNI yang terjebak dalam konflik.
Meski terdapat perbedaan pandangan, konsensus umum menekankan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri harus sejalan dengan prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, keputusan Menhan untuk mengirimkan prajurit dalam kerangka ISF mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilisasi kawasan, namun tetap menempatkan kepentingan nasional dan keselamatan WNI sebagai prioritas utama. Pemerintah akan terus memantau situasi, menunggu hasil evaluasi komprehensif, dan akan mengumumkan keputusan final terkait partisipasi dalam BOP setelah semua pertimbangan matang.
