Keuangan.id – 08 April 2026 | Negosiasi gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung pada akhir 2023‑2024 menimbulkan serangkaian tuntutan keras dari pihak Tehran. Sepuluh poin utama yang diajukan oleh Iran mencakup bidang ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri, namun sebagian besar dianggap sulit untuk dipenuhi oleh Washington karena bertentangan dengan kepentingan strategis dan hukum internasional.
- Penghapusan total sanksi ekonomi – Iran menuntut pencabutan semua sanksi yang diberlakukan sejak 2018, termasuk larangan akses ke sistem keuangan internasional.
- Pelepasan semua tahanan Amerika – Permintaan agar Washington membebaskan seluruh warga negara AS yang ditahan di Iran, tanpa syarat.
- Penghentian penjualan senjata ke Israel – Iran menginginkan Amerika menghentikan semua bentuk bantuan militer kepada Israel, termasuk bantuan pertahanan udara.
- Pengakuan hak Iran atas program nuklir damai – Tehran menuntut agar AS mengakui hak konstitusional Iran untuk mengembangkan energi nuklir tanpa intervensi.
- Pencabutan kebijakan “maximum pressure” – Iran menolak kebijakan tekanan maksimal yang mencakup embargo minyak dan pembatasan teknologi.
- Penghentian operasi intelijen CIA di wilayah Timur Tengah – Tuntutan agar AS menarik semua agen dan operasi rahasia yang beroperasi di Iran dan negara‑negara sekitarnya.
- Pengembalian aset Iran yang dibekukan di luar negeri – Iran menuntut pengembalian dana dan properti yang ditahan oleh bank-bank asing atas perintah AS.
- Penghentian blokade perdagangan di Selat Hormuz – Permintaan agar Amerika tidak lagi mengancam atau menutup akses pelayaran strategis tersebut.
- Penghentian dukungan kepada kelompok oposisi Iran di luar negeri – Tehran menuntut agar AS menghentikan semua bantuan politik dan finansial kepada organisasi oposisi.
- Jaminan tidak ada intervensi militer lebih lanjut – Iran meminta jaminan tertulis bahwa Amerika tidak akan melakukan serangan militer tambahan terhadap wilayahnya.
Meski semua poin di atas mencerminkan posisi tawar Iran, realisasinya menghadapi rintangan signifikan. Penghapusan sanksi total, misalnya, akan menghilangkan alat tekanan utama Washington yang selama ini dipakai untuk mengekang program nuklir Tehran. Sementara itu, permintaan pelepasan semua tahanan AS bertentangan dengan kebijakan penahanan balik yang telah diterapkan oleh Iran. Permintaan terkait hak nuklir damai menimbulkan dilema karena Iran masih berada di bawah pengawasan IAEA dan memiliki riwayat pelanggaran yang belum terselesaikan.
Para pengamat menilai bahwa negosiasi ke depan kemungkinan akan menghasilkan kompromi parsial, seperti pengurangan sanksi yang terfokus pada sektor tertentu atau pertukaran tahanan secara terbatas. Namun, tuntutan-tuntutan yang bersifat “all‑or‑nothing” seperti pencabutan total sanksi atau penghentian seluruh bantuan militer ke Israel diperkirakan akan tetap tidak tercapai dalam jangka pendek.
