Keuangan.id – 15 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan penghapusan data kredit dengan nilai di bawah Rp 1 juta dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
SLIK berfungsi sebagai basis data kredit nasional yang menyediakan riwayat pinjaman bagi lembaga keuangan. Sebelumnya, setiap catatan kredit, sekecil apapun, tercatat di dalam sistem, sehingga nasabah dengan pinjaman mikro sering kali dianggap memiliki beban kredit yang tinggi.
Pelenggaran aturan ini membawa beberapa dampak positif, antara lain:
- Meningkatkan inklusi keuangan dengan mengurangi hambatan administratif bagi MBR.
- Mempercepat proses persetujuan KPR subsidi karena data yang relevan lebih terfokus.
- Potensi penurunan angka rumah tidak terjangkau di kalangan berpendapatan rendah.
Namun, penghapusan data kecil juga menimbulkan risiko bagi bank, terutama dalam menilai kelayakan kredit. Tanpa riwayat lengkap, institusi keuangan harus menyesuaikan metodologi penilaian. Berikut beberapa langkah mitigasi yang dapat diadopsi:
| Mitigasi | Penjelasan |
|---|---|
| Penilaian alternatif | Memanfaatkan data non‑bank seperti pembayaran listrik atau telepon. |
| Peningkatan agunan | Menambahkan jaminan berupa aset lain untuk menurunkan eksposur. |
| Limit kredit | Memberlakukan plafon pinjaman yang lebih konservatif pada nasabah baru. |
| Skoring dinamis | Menggunakan model AI yang dapat menyesuaikan risiko secara real‑time. |
Berbagai pelaku industri menanggapi kebijakan ini dengan sikap beragam. Beberapa bank menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan sistem penilaian, sementara asosiasi perbankan menekankan pentingnya regulasi pendukung seperti standar data alternatif. Di sisi konsumen, harapan akan kemudahan akses KPR subsidi meningkat, meski tetap diimbangi dengan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan beban utang.
Secara keseluruhan, pelonggaran aturan SLIK oleh OJK berpotensi memperluas jangkauan KPR subsidi, namun keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada kesiapan bank dalam mengelola risiko yang muncul. Pengawasan yang ketat dan kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan pihak ketiga akan menjadi kunci untuk memastikan tujuan inklusi keuangan tercapai tanpa menimbulkan tekanan kredit yang berlebihan.
