Keuangan.id – 02 April 2026 | Konflik militer yang pecah pada 28 Februari 2026 antara koalisi Amerika Serikat‑Israel dengan Iran menimbulkan guncangan besar di pasar energi dunia. Penutupan de‑facto Selat Hormuz—jalur yang mengalirkan sekitar satu per lima pasokan minyak mentah global—memaksa negara‑negara konsumen menyesuaikan strategi impor dan kebijakan domestik. Dampaknya terasa tidak hanya di kawasan Timur Tengah, melainkan merembet hingga Asia Tenggara, Afrika, dan bahkan benua Australia.
Penurunan Pasokan dan Lonjakan Harga Minyak Mentah
Menurut analis maritim Kpler, volume pengiriman minyak mentah ke Asia turun drastis sejak penutupan Selat Hormuz. Sebagian besar kapal tanker yang biasanya melintasi selat tersebut terpaksa menempuh rute alternatif yang lebih panjang dan mahal, menambah biaya transportasi hingga 15‑20 persen. Harga minyak mentah dunia melambung hingga US$116 per barel, memicu kecemasan pada pasar bahan bakar fosil.
Filipina: Darurat Energi Nasional dan Penutupan SPBU
Pemerintah Filipina merespon dengan mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Kekurangan pasokan minyak mentah membuat kilang domestik beroperasi pada kapasitas minimal, sementara impor dari Timur Tengah hampir terhenti. Akibatnya lebih dari 400 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) terpaksa menutup sementara, memicu antrean panjang dan aksi panic buying di wilayah‑wilayah utama. Pemerintah juga mengumumkan pembatasan konsumsi listrik pada jam-jam puncak serta menggalakkan penggunaan transportasi umum untuk meredam permintaan energi.
Indonesia: Kebijakan Harga BBM Tetap dan Upaya Stabilitas
Berbeda dengan Filipina, Indonesia berhasil menjaga harga bahan bakar tetap stabil. Pemerintah bersama Pertamina menegaskan bahwa banderol BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak akan mengalami kenaikan hingga April 2026. Kebijakan ini didukung oleh stok energi nasional yang masih mencukupi serta diversifikasi sumber energi, termasuk peningkatan impor LNG dan pengembangan energi terbarukan. Selain itu, pemerintah mendorong kerja dari rumah (WFH) bagi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) guna menurunkan beban konsumsi energi listrik pada jam kantor.
Australia: Pemotongan Pajak Bensin Sebagai Penyangga
Di belahan dunia lain, Australia memilih pendekatan fiskal. Perdana Menteri Anthony Albanese memotong pajak bahan bakar sebesar 50 persen mulai 1 April hingga 30 Juni 2026. Langkah ini menurunkan harga bensin rata‑rata sebesar 26,3 sen per liter, memberi ruang hemat hampir Rp300 ribu bagi konsumen yang mengisi tangki penuh. Meskipun demikian, kritik muncul bahwa pemotongan pajak bersifat kosmetik karena harga bahan bakar pada dasarnya dipengaruhi oleh harga minyak mentah global. Menteri Energi Australia, Chris Bowen, melaporkan bahwa lebih dari 500 SPBU sempat kehabisan stok akibat panic buying, namun cadangan darurat cukup untuk menutupi kebutuhan selama 39 hari.
Proyeksi Kerugian Ekonomi di Kawasan Arab
Sebuah studi terbaru yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) memperkirakan konflik ini dapat menelan kerugian ekonomi bagi negara‑negara Arab sebesar USD 120‑194 miliar (sekitar Rp 1,9‑3,1 triliun). Penurunan output diproyeksikan antara 3,7 hingga 6 persen, dengan dampak tambahan berupa penurunan investasi asing, gangguan rantai pasok, dan lonjakan kemiskinan—diperkirakan hampir empat juta orang berisiko jatuh miskin.
Implikasi Global dan Langkah Mitigasi
- Negara‑negara Asia, terutama Filipina dan Jepang, meningkatkan koordinasi keamanan energi dan mencari alternatif pasokan, termasuk meningkatkan impor LNG dari Rusia dan menambah investasi pada energi terbarukan.
- Indonesia menegaskan kebijakan harga stabil serta memperkuat cadangan strategis minyak dan gas untuk mengantisipasi fluktuasi pasar.
- Australia mengandalkan kebijakan fiskal sementara, namun tetap harus memperkuat cadangan energi domestik guna mengurangi ketergantungan impor.
- UNDP menyarankan peningkatan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan di negara‑negara Arab yang paling terdampak.
Secara keseluruhan, perang di Timur Tengah menegaskan betapa rapuhnya sistem energi global dan pentingnya diversifikasi sumber serta kebijakan penanggulangan krisis yang cepat. Negara‑negara di Asia Pasifik dan Australia kini berada di persimpangan antara menyesuaikan kebijakan domestik dan mencari kerjasama regional untuk mengurangi dampak ekonomi serta memastikan pasokan energi tetap terjaga.
Dengan harga minyak mentah yang terus bergejolak, langkah-langkah strategis seperti deklarasi darurat energi, penetapan harga BBM, dan pemotongan pajak menjadi instrumen vital bagi pemerintah masing‑masing. Keberhasilan mitigasi krisis ini akan sangat bergantung pada koordinasi internasional, ketahanan cadangan energi, serta kemampuan tiap negara dalam menstabilkan pasar domestik sambil menjaga kesejahteraan masyarakat.
