Keuangan.id – 14 April 2026 | Pada hari Selasa, 14 April 2026, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menggelar rapat paripurna ke-17 yang menyoroti penurunan status akreditasi dua rumah sakit daerah, RSUD OKU Timur dan RSUD Martapura. Penurunan dari akreditasi Paripurna (Bintang 5) ke tingkat Utama (Bintang 4) menimbulkan alarm serius terhadap mutu layanan kesehatan di wilayah yang sudah terbebani oleh cuaca ekstrem musim hujan.
Penurunan Akreditasi dan Penyebabnya
Surat teguran Kementerian Kesehatan RI (nomor YM.02.02/D/971/2026) tertanggal 11 Maret 2026 menegaskan bahwa kedua rumah sakit gagal memenuhi persentase implementasi Rekam Medis Elektronik (RME). RSUD OKU Timur hanya mencatat 50% penyelesaian, sedangkan RSUD Martapura mencapai 83,33%.
Menurut dr. Hj. Veranika Santiani Fani, MARS, juru bicara dan sekertaris fraksi Gerindra, kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bukti ketidakpatuhan manajerial dan kelalaian direksi dalam menindaklanjuti instruksi pusat.
- RSUD OKU Timur: 50% RME, akreditasi turun ke Bintang 4.
- RSUD Martapura: 83,33% RME, akreditasi turun ke Bintang 4.
- Surat peringatan Kemenkes sebelumnya (27 Maret 2025) tidak ditindaklanjuti.
Kemenkes memberikan batas waktu tiga bulan untuk memperbaiki pencapaian RME hingga 11 Juni 2026. Jika tidak tercapai, risiko survei ulang dan sanksi tambahan akan semakin besar.
Reaksi Politik dan Tuntutan Darurat
Fraksi Gerindra menuntut bupati OKU Timur mengambil langkah darurat, antara lain:
- Mengganti atau menambah tenaga IT khusus untuk percepatan digitalisasi rekam medis.
- Menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian.
- Mengalokasikan anggaran tambahan untuk pelatihan staf medis.
Dr. Veranika menegaskan bahwa tanpa perbaikan cepat, kualitas pelayanan bagi warga, terutama di masa musim hujan, akan semakin menurun.
Vaksinasi Calon Haji: Upaya Pencegahan di Tengah Krisis Kesehatan
Sementara itu, Dinas Kesehatan OKU meluncurkan program vaksinasi COVID‑19 bagi 230 calon haji yang akan berangkat pada tahun 2026. Dari total tersebut, 50 orang belum menerima suntikan. Vaksinasi dilakukan secara gratis di Kantor Kementerian Haji dan Umrah OKU, melengkapi persyaratan kesehatan termasuk vaksin meningitis dan polio.
Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer, Febrianto, menyatakan bahwa vaksinasi ini penting untuk mencegah penyebaran COVID‑19 di kerumunan jamaah haji, yang berpotensi memperparah beban rumah sakit daerah yang sudah tertekan.
Cuaca Ekstrem Membayangi Kesehatan Publik
BMKG Sumatera Selatan memperingatkan puncak musim hujan April 2026 dengan curah hujan tinggi, mencapai 300‑400 mm di wilayah OKU Timur. Hujan lebat berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor, mengganggu akses transportasi dan memperparah beban layanan kesehatan.
Wandayantolis, kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel, menekankan risiko tambahan seperti peningkatan penyakit pernapasan akibat kelembapan tinggi serta potensi kebakaran hutan (karhutla) bila suhu mencapai 34 °C pada siang hari.
- Potensi banjir: menghambat jalur evakuasi pasien kritis.
- Tanah longsor: mengancam infrastruktur rumah sakit.
- Kelembapan tinggi: memicu penyakit pernapasan dan kulit.
Dengan dua faktor kritis – penurunan akreditasi dan cuaca ekstrem – sistem kesehatan OKU Timur berada pada titik rawan. Keterlambatan perbaikan RME dapat memperparah keterbatasan sumber daya saat bencana hidrometeorologi melanda.
Langkah Konkret yang Diharapkan
Pemerintah daerah diharapkan segera mengimplementasikan beberapa langkah berikut:
- Penunjukan tim khusus untuk audit internal RME dan penyusunan rencana aksi 30‑hari.
- Kolaborasi dengan lembaga pendidikan kedokteran untuk meningkatkan kompetensi digital tenaga medis.
- Pengadaan perangkat keras dan jaringan internet yang stabil di kedua RSUD.
- Koordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi dampak banjir pada operasional rumah sakit.
- Penguatan program vaksinasi massal, termasuk booster COVID‑19, untuk melindungi tenaga kesehatan dan masyarakat.
Jika langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, OKU Timur dapat mengembalikan mutu layanan, meminimalkan dampak cuaca ekstrem, dan menjaga keselamatan calon haji serta warga umum.
Keberhasilan perbaikan akan sangat bergantung pada sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan sektor kesehatan. Tekanan politik yang kini muncul dari fraksi Gerindra dapat menjadi katalisator perubahan, selama bupati dan kepala rumah sakit bersedia menanggapi dengan kebijakan yang tegas dan anggaran yang memadai.
