Keuangan.id – 07 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menargetkan Muhammad Suryo, pendiri sekaligus pemilik grup Surya yang mengelola merek rokok HS, sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemanggilan ulang ini dilakukan setelah Suryo tidak hadir pada jadwal pertama yang ditetapkan pada 6 April 2026.
Latar Belakang Kasus
Penyidikan KPK berfokus pada praktik penyimpangan dalam pengurusan pita cukai rokok. Pada serangkaian penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, penyidik menemukan uang tunai senilai sekitar lima miliar rupiah yang diduga berasal dari perusahaan rokok yang terlibat dalam proses cukai. Temuan tersebut menimbulkan dugaan adanya jaringan suap antara pejabat bea cukai dan pelaku industri rokok, termasuk perusahaan yang dipimpin oleh Suryo.
Alasan Pemanggilan Suryo
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterangan Suryo diperlukan untuk mengungkap prosedur pengurusan cukai yang dijalankan oleh para pengusaha rokok. Informasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan, menghubungkan temuan uang tunai dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta memperjelas peran masing‑masing pihak dalam jaringan suap.
- Menelusuri alur pengajuan pita cukai oleh produsen rokok.
- Mengonfirmasi apakah terdapat pembayaran tidak resmi kepada petugas bea cukai.
- Mengaitkan temuan fisik (uang tunai) dengan dokumen resmi pengurusan cukai.
Pemanggilan Ulang dan Tindak Lanjut
Setelah ketidakhadiran Suryo pada panggilan pertama, KPK menjadwalkan ulang sesi wawancara. Koordinasi dilakukan melalui jalur komunikasi resmi antara KPK dan tim hukum Suryo. Budi menegaskan bahwa KPK tidak akan menunda proses penyidikan dan akan terus berkoordinasi untuk memastikan kehadiran saksi pada jadwal berikutnya.
Penyidikan juga telah melibatkan sejumlah pengusaha rokok lain yang beroperasi di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan tidak terbatas pada satu perusahaan, melainkan mungkin merupakan praktik yang meluas di industri rokok regional.
Implikasi bagi Industri Rokok dan Kebijakan Cukai
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem cukai, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian peredaran barang berbahaya seperti tembakau. Jika terbukti adanya praktik suap, konsekuensinya dapat meliputi sanksi administratif bagi perusahaan, penegakan hukum terhadap pejabat bea cukai, dan revisi kebijakan pengawasan cukai.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa depan, sekaligus menegakkan keadilan bagi pelaku usaha yang patuh pada regulasi.
Dengan pemanggilan ulang Muhammad Suryo, KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap setiap celah korupsi yang mengancam integritas institusi publik. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan bea cukai di Indonesia.
