Keuangan.id – 15 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia berencana menonaktifkan akun media sosial bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Langkah tersebut menimbulkan perdebatan hangat di kalangan akademisi, aktivis hak asasi manusia, serta orang tua.
Ruang Lingkup Kebijakan
Menurut regulasi, akun media sosial pada platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox akan dinonaktifkan secara bertahap bila pemiliknya berusia di bawah 16 tahun. Tujuannya adalah mengurangi paparan anak terhadap konten negatif, perundungan siber, dan potensi kecanduan gawai. Pemerintah menekankan bahwa pembatasan bukan penutupan total, melainkan penangguhan aktivasi sampai usia yang dianggap lebih siap.
Pendapat Akademisi
Prof. Rachmah Ida, Guru Besar Media Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian negara. Ia berpendapat bahwa tanpa pembatasan jelas, anak dapat terpapar konten yang tidak sesuai usia, yang dapat memicu proses pendewasaan dini. Dari perspektif ilmu komunikasi, langkah ini dapat mengurangi risiko pola pikir anak terganggu dan mengurangi perilaku meniru gaya hidup konten kreator yang belum matang secara mental.
Prof. Ida juga menekankan peran sentral orang tua dalam mengawasi dan membimbing literasi digital anak. Ia memperingatkan agar gawai tidak dijadikan solusi instan untuk menenangkan anak, karena hal itu berpotensi menumbuhkan ketergantungan pada perangkat digital.
Amnesty International Mengkritik
Amnesty International menilai larangan total akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun melanggar hak dasar anak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam ruang publik digital. Organisasi tersebut menegaskan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan informasi tidak boleh dibatasi tanpa prosedur yang proporsional dan berbasis pada hak asasi manusia. Amnesty menyarankan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti mekanisme kontrol orang tua yang kuat dan edukasi literasi digital, alih-alih pemutusan akun secara otomatis.
Data Penggunaan Internet di Indonesia
- Menurut survei APJII, ada sekitar 221 juta pengguna internet di Indonesia (79,5% populasi).
- 48% pengguna internet (≈110 juta orang) berusia di bawah 18 tahun.
- BPS 2024 mencatat 39,71% anak usia dini telah menggunakan telepon seluler, dan 35,57% mengakses internet.
- Kelompok usia 5–6 tahun menunjukkan 58,25% penggunaan gawai dengan akses internet.
Angka-angka tersebut menggarisbawahi betapa luasnya penetrasi digital di kalangan anak-anak, sekaligus menambah urgensi regulasi yang menyeimbangkan antara manfaat edukatif dan risiko yang mengintai.
Implikasi Hukum dan Hak Anak
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk melindungi anak dari ancaman yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun mental. Kebijakan pembatasan medsos ini secara nominal sejalan dengan mandat konstitusional tersebut, namun kritik Amnesty menyoroti perlunya mekanisme yang tidak melanggar hak atas kebebasan berpendapat.
Reaksi Masyarakat dan Tantangan Implementasi
Berbagai pihak menyambut kebijakan dengan sikap beragam. Sebagian orang tua menyambutnya sebagai perlindungan tambahan, sementara kelompok aktivis digital menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk sensor berlebihan. Tantangan teknis juga muncul, mengingat platform internasional seringkali tidak memiliki basis hukum Indonesia, sehingga penegakan memerlukan kerja sama lintas negara dan sistem verifikasi usia yang akurat.
Selain itu, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada peningkatan literasi digital di lingkungan keluarga dan sekolah. Tanpa edukasi yang memadai, anak tetap berisiko mencari cara alternatif untuk mengakses platform yang dibatasi, misalnya melalui akun orang tua atau aplikasi pihak ketiga.
Secara keseluruhan, kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mencerminkan dilema antara melindungi generasi digital dari bahaya online dan menjamin hak mereka untuk berpartisipasi dalam dunia informasi. Dialog berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, organisasi hak asasi, dan orang tua diperlukan untuk menemukan keseimbangan yang proporsional.
Dengan menggabungkan regulasi yang jelas, edukasi literasi digital, serta pengawasan orang tua yang konsisten, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman tanpa mengorbankan kebebasan dasar anak-anak.
